SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sedang mempertimbangkan alternatif penyediaan mobil dinas bagi pejabatnya melalui dua opsional.
Hasil kajian antara Pemkot Bontang bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI lahir dua opsi penyediaan mobil dinas, pertama dengan skema sewa atau rental kendaraan. Kedua, dengan pemberian tunjangan ke pejabat bersangkutan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Amiluddin mengatakan, di APBD-Perubahan 2021 sudah tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru. Kendaraan baru, hanya dibolehkan untuk jenis-jenis tertentu, semisal mobil pemadam.
"Jika mobil pejabat tidak lagi diadakan, jadi yang telah mengusulkan kemarin langsung kami coret," katanya dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (30/9/2021).
Baca Juga:Demo BEM yang Dibubarkan Dosen Pakai Sapu Berujung Pelaporan, Rektor Unijaya: Prihatin
Ia mengatakan, keputusan memilih dari dua opsi itu berada di tangan wali kota. "Apakah akan sewa saja, atau mau beri uang tunjangan operasional kendaraan pejabat belum diputuskan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, opsi yang ditawarkan dari LAN dinilai lebih efisien. Misalnya, untuk opsi sistem sewa mobil, di tahun pertama pelaksanaannya daerah bisa menghemat anggaran sekitar 30 persen. Ketimbang harus beli mobil baru.
Di tahun kedua, efisiensi bisa menyentuh angka 50 persen. Penghematan itu bisa diperoleh karena pemkot tak perlu menganggarkan pemeliharaan mobil setiap tahunnya.
"Karena pihak ketiga lah yang akan menanggung beban tersebut, termasuk biaya perpanjangan STNK," ucapnya.
Ia mengaku, dua opsi sewa mobil ataupun beri tunjangan berdampak terhadap penghematan anggaran daerah. Namun sekali lagi katanya, hal ini tergantung dari keputusan pimpinan daerahnya saja.
Baca Juga:Anggota DPRD di Riau Diperiksa Terkait Mobil Dinas dan Uang Transport
"Mudah-mudahan bisa bertemu dalam waktu dekat," pungkasnya.
