SuaraKaltim.id - Angka kemiskinan di Kutai Timur cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur, ada 9.492 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin.
Padahal Kutai Timur (Kutim) yang dikenal dengan kabupaten penghasil batubara terbesar maupun kabupaten yang memiliki kebun sawit terluas. Namun kekayaan ini ternyata tidak dinikmati semua penduduknya.
Disebutkan bahwa keluarga miskin terbanyak ada di Kecamatan Muara Ancalong dengan 1.070 KK. Disusul oleh Sangatta Utara 925 KK dan Bengalon 811 KK. Tentu hal ini jadi tugas berat instansi terkait untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
Jika yang dihitung adalah keluarga maka bisa diasumsikan untuk jumlah orang miskin di Kutim jumlahnya tiga kali lipat. Karena dalam satu keluarga ada istri dan anak.
Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair mengatakan, angka itu muncul berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menjadi acuan penerima manfaat bantuan dan calon penerima bantuan. Termasuk di dalamnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Nah para penerima PKH ini yang kami simpulkan menjadi keluarga miskin. Jumlahnya sebesar itu,” ucapnya seperti diwartakan kaltimtoday.co – Jaringan Suara.com.
Dia memastikan, jika data tersebut sudah disaring dengan baik. Sehingga KK yang terdata itu tidak tercampur dengan program sosial lainnya.
“DTKS tidak bisa mencerminkan data kemiskinan absolut. Jadi memang perlu kami sortir dulu,” bebernya.
Setelah Dinsos mencoba melihat lagi data DTKS itu. Diputuskan warga miskin adalah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Karena sesuai DTKS, penerima PKH ini adalah warga dengan kemiskinan terbawah,” katanya.
Selanjutnya jika proses validasi ini selesai, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Langkah intervensi akan ditetapkan oleh Bappeda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi sebenarnya program dari pusat juga sudah cukup banyak dan bisa dikolaborasikan,” ungkapnya.
Selain PKH ada bantuan BPJS, bantuan Sembako dan lainnya. Tinggal bagaimana dipadukan jika ada program dari daerah. Termasuk nantinya jika ada keterlibatan perusahaan yang ada di Kutim dengan memberdayakan warga di desa sekitar.
“Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan. Yang jelas saat ini kami coba tuntaskan dulu validasi datanya,” tutupnya.
