'Uang Jajan' Cuma Diberi Rp 639 Juta, Partai Politik di Bontang Mengeluh

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyalurkan dana hibah bantuan ke partai politik (Parpol) tahun ini sebesar Rp 639.380.000. Uang jajan alias dana bantuan parpol itu diterima sesuai hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif (Pileg) di 2019 lalu.

Setiap partai yang memperoleh kursi di parlemen Bontang, akan menerima bantuan ini. Ada 9 parpol yang berada di DPRD Bontang menerima bantuan hibah, setiap perolehan suara dihitung Rp 7.500.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Marwati mengatakan, dana tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. Secara penggunaan anggaran yang dialokasikan harus 51 persen untuk pendidikan politik dan 49 persen khusus operasional sekretariat.

"Setiap suara mendapat Rp 7.500 penggunaanya pun harus lebih tinggi soal pendidikan politik," katanya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (3/12/2021).

Diketahui, pada 2022 bantuan hanya akan diberikan pada 9 Parpol. Berikut ke-9 parpol tersebut

Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Partai Amanat Nasional (PAN)

"Hanya 9 partai saja. Untuk Partai Beringin Berkarya (Berkarya) karena memiliki permasalahan internal partai," sambungnya.

Khusus partai yang memiliki banyak suara ialah Golkar, dengan mewakilkan 5 orang kadernya duduk di kursi dewan. Kedua, PKB yang berhasil menaruh 3 orang kadernya dan Partai Gerindra dapat 3 kursi.

Dengan begitu tiga partai tersebut mendapat nilai alokasi dana yang besar dari Pemkot Bontang.

"Golkar di Pileg kemarin meraup suara 16.300, menerima Rp 122 juta. Untuk biaya operasional atau pendidikan politik. Sedangkan PKB menerima Rp 93 juta. Suara yang dikumpulkan Pileg lalu 12.400 suara. Dan gerindra Rp 83 juta," sambungnya.

Menyikapi alokasi anggaran tersebut, Ketua Partai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, nilai tersebut tidak cukup untuk membiayai pendidikan politik partai dan operasional Sekretariat. Pasalnya, ongkos dunia perpolitikan di Indonesia masih cukup besar.