“Tapi harapan teman-teman, menyusun tarif nanti jangan lebih mahal dari tarif yang diberikan Pelindo, artinya ini dikelola oleh Pemerintah kita sendiri,” imbuhnya.
Namun ternyata, katanya pula, masih banyak kekeliruan hasil kesepakatan kemarin saat duduk bersama. Dimana tarif Tuslah diminta pihaknya dihapus, termasuk tagihan terminal operator. Mengingat pihaknya sudah membayar jasa dermaga, jasa kebersihan, jasa listrik, dan lainnya.
“Tarif terminal operator kami minta hilangkan, kedepannya baru dibicarakan, karena terminal operator itu pengelola, apakah jasa pengawasan atau apa, perlu dibicarakan lagi dengan baik,” ucapnya.
Ia berharap, teman-teman di PT LBB bisa merevisi kembali tagihan-tagihan Uper. Tentunya, barang-barang umum seperti pupuk, semen, dan general cargo tak perlu ditagihkan biaya pemadam kebakaran. Tapi dari tagihan yang ada, masih ada tagihan biaya pemadam kebakaran, sedangkan pemadam kebakaran itu khusus bongkar muat amonium nitrat (bahan peledak).
Baca Juga:Dari Tanaman Selada, Ma'ruf Bisa Raup Rp 10 Juta Perbulan Meski dengan Keterbatasan
Terkait SDM pun, ia menyebut SDM PT LBB belum lengkap, sehingga pihaknya meminta SDM PT LBB dipenuhi dengan yang mumpuni dan berpengalaman di pelabuhan dan tidak mengabaikan aturan yang ada.
“Kami dari APBMI, perusahaan pelayaran, dan jasa transportasi siap mendukung pemerintah daerah melalui BUP dibawah naungan Perumda AUJ,” ungkapnya.
Diinformasikan bahwa BUP PT LBB dipimpin oleh seseorang yang sudah masuk sebagai daftar tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perumda AUJ yakni Lien Sikin.
