SuaraKaltim.id - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyebut, ada dua akar persoalan pengangguran di Bontang, satu diantaranya komitmen memberdayakan pekerja lokal di lingkungan industri masih rendah.
Ia menilai, perusahaan di Bontang masih setengah hati menjalani peraturan daerah yang mewajibkan perekrutan tenaga kerja didominasi asal Bontang. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh dinas terkait.
"Sekarang coba saya tantang pemerintah inventarisir jumlah pekerja asal luar dan lokal di seluruh perusahaan, lebih banyak mana?," ungkap Agus Haris, melansir KlikKaltim.com,-jaringan suara.com, Minggu (23/1/2022).
Sedangkan untuk faktor kedua, Agus menilai kebijakan penanganan pengangguran tak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, serapan tenaga kerja saat ini paling besar di sektor jasa dan usaha mikro. Padahal seharusnya, pelatihan kerja dan kebijakan yang dilahirkan sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
"Karena kita tak menyiapkan sejak awal, jadi saat berdiri diisi sama orang sana. Harusnya sebelum masuk, sudah siapkan memang SDM-nya" ungkap dia.
Saat ini, menurutnya apabila ada investasi masuk, pekerja lokal diberdayakan saat pembangunan saja. Setelah beroperasi, giliran pekerja asal luar yang mengisi posisi strategis.
Menurutnya, pemerintah juga harus menciptakan alternatif serapan tenaga kerja. Agar warga yang memiliki kompetensi di bidang non-industri tetap diberdayakan.
"Usaha kreatif juga harusnya dikembangkan, jadi tidak monoton terus. Apalagi usaha ini padat karya bisa menyerap pekerja banyak," pungkasnya.
Baca Juga:Natalius Pigai Usul Dua Tokoh Kalimantan untuk Jadi Pemimpin IKN: Putra Asli Dayak, Berkualitas!
