SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya fokus membangun kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi.
"Pembangunan IKN jangan sampai hanya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara saja, yakni di Kecamatan Sepaku. Daerah penyangga di sekitar wilayah Sepaku diperhatikan untuk mengimbangi pembangunan kawasan inti IKN," jelasnya.
Ia mengatakan, Kecamatan Penajam merupakan pusat pemerintahan PPU. Wilayah itu sebutnya, belum memiliki banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan.
PPU hanya memiliki satu rumah sakit tipe C. Di mana, fasilitas kesehatan tersebut belum mampu melayani banyak masyarakat.
Baca Juga:Isran Noor Jamin Pembangunan IKN Nusantara Tak Akan Sentuh Hutan Lindung di Bumi Mulawarman
"Apalagi diprediksi pada 2024 pendatang akan masuk wilayah IKN secara besar-besaran dan fasilitas juga harus memadai," ucapnya.
PPU juga tidak memiliki fasilitas pendidikan lanjutan. Seperti perguruan tinggi atau universitas. Baginya, sebagai daerah penyangga utama IKN, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut menjadi faktor yang penting.
Ia mengatakan, keberadaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai itu, sangat perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal itu menurutnya, seiring dengan pemindahan IKN.
Menurutnya lagi, tidak mungkin semua pendatang akan tinggal di wilayah Sepaku. Karena, pasti ada yang tinggal di daerah sekitarnya.
"Legislatif juga akan mempertanyakan kondisi administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah Kecamatan Sepaku menjadi IKN dan keluar dari wilayah daerah itu," tandasnya.
Baca Juga:Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso Diduga Sindir Pemindahan IKN: Pemindahan Beban
