Kemah di Titik Nol IKN, Jokowi Disebut Cuek dan Masa Bodoh dengan Warga Lokal Sepaku, Ini 4 Faktanya

Fakta itu disampaikan Yati Dahlia, masyarakat adat Suku Balik yang ada di PPU.

Denada S Putri
Rabu, 16 Maret 2022 | 10:48 WIB
Kemah di Titik Nol IKN, Jokowi Disebut Cuek dan Masa Bodoh dengan Warga Lokal Sepaku, Ini 4 Faktanya
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kanan), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri), dan Seskab Pramono Anung (kiri) saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto

Kata Yati Dahlia, adahal penting yang tengah difokuskan oleh warga lokal. Yakni, soal pemasangan plang di lahan-lahan milik warga setempat. Dugaannya, lahan warga lokal diserobot pemerintah untuk pembangunan IKN Nusantara.

Dia membeberkan, masyarakat juga kecewa dengan surat edaran Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyatakan bahwa lahan pembangunan IKN tidak termasuk lahan warga. Namun fakta di lapangan, terjadi pemasangan plang pembangunan IKN di lahan-lahan milik warga.

"Kami lebih fokus ke lahan-lahan kami yang kena plang seperti itu dengan surat edaran yang ada seperti itu, karena kemarin bapak gubernur bilang bahwa lahan untuk pembangunan IKN, tidak termasuk di lahan warga itu tapi kenyataannya yang kami alami di sini, plangnya sudah ke pemukiman warga," paparnya.

4. Warga lokal minta kejelasan pemerintah soal lahan yang diserobot

Baca Juga:Unggah Foto Suasana Kemah di Titik Nol IKN Nusantara, Instagram Jokowi Banjir Doa dari Warganet

Ditegaskan oleh Yati Dahlia, warga lokal minta kejelasan soal lahan-lahan milik mereka yang sudah dipasangi plang untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Kami meminta kejelasan atas lahan-lahan kami masyarakat suku asli di sini, masyarakat adatnya bagaimana lahan-lahan kami ini agar tidak terkena dampak yang dipaksakan ,seperti pemasangan plang yang terjadi itu," ungkapnya.

Menurutnya, pemasangan plang di lahan milik warga sama saja pengambilan secara sepihak. Dia juga menegaskan, tak ada pertemuan apapun yang dilakukan pemerintah.

"Itu pengambilan secara sepihak kami tidak pernah diajak bertemu, tidak diajak koordinasi. Kadi kami berharap pemerintah menanggapi suara kami ini bagaimana dengan lahan lahan warga yang masuk di pemukiman warga yang ada plang plang warga, penyelesaiannya seperti apa," tandasnya.

Baca Juga:Penyatuan Air dan Tanah di IKN, Walhi: Bentuk Praktik Perampasan Tanah dan Air oleh Pengurus Negara

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini