SuaraKaltim.id - Babak baru dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Perpres Otorita IKN).
"Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra," bunyi pasal3 ayat (1) Pepres Otorita IKN.
Hal itupun memperoleh dukungan dan ucapan selamat dari warga di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Sambil membawa spanduk saat mengunjungi titik nol IKN sejumlah orang menyatakandukungan terhadap pembangunan IKN.
“Selamat dan Sukses atas dimulainya pembangunan IKN Nusantara, Gereja Kemah Injil Indonesia Kota Samarinda turut mendukung dan mendoakan,Tuhan Yesus Memberkati,” bunyi tulisan dalam spanduk yang diunggah akun Instagram denyikn_nusantara, Rabu (4/5/2022).
Dalam unggahan itu juga tampak sejumlah wisatawan sedang menikmati indahnya pemandangan di titi nol pada momen lebaran kali ini. Tampak juga puluhan mobil berjejer rapi memenuhi lokasi parker di area tersebut.
Diketahui, Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam aturan yang ditandatangani pada 18 April 2022 itu, seperti yang dilihat dari laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu, disebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.
Pasal 3 ayat 1 dalam Perpres tersebut dijelaskan pelepasan kawasan hutan dilaksanakan pada kawasan hutan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang berstatus hutan.
"Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat," demikian disebutkan dalam Perpres tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pelepasan kawasan hutan dilakukan paling lama tiga bulan sejak permohonan pelepasan Kawasan Hutan diterima dan dinyatakan lengkap dari Kepala Otorita IKN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (pasal 3 ayat 3).
Terkait pengadaan tanah, hal tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.
"Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati" bunyi pasal 10 ayat 1.
Sedangkan, pasal 10 ayat 2 mengatur "Dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum".
