facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Isran Noor Minta Jatah DBH 50 Persen di Bali: Ini Bukan untuk Popularitas

Denada S Putri Selasa, 10 Mei 2022 | 19:27 WIB

Isran Noor Minta Jatah DBH 50 Persen di Bali: Ini Bukan untuk Popularitas
Gubernur Kaltim Isran Noor. [Istimewa]

Usulan bagi hasil sumber daya alam ini jangan di salah artikan..."

SuaraKaltim.id - Sejumlah daerah penghasil utama sumber daya alam (SDA) menggelar rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) di Ballroom Anvaya Beach Resort Bali, Senin 9 Mei 2022.

Rapat Koordinasi tersebut menindaklanjuti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Gubernur Kaltim Isran Noor hadir dalam Rapat Koordinasi yang menyusun dokumen usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov)/ Khususnya, menyangkut pembagian DBH bagi daerah penghasil, seperti Benua Etam.

“Usulan bagi hasil sumber daya alam ini jangan di salah artikan. Ini bukan untuk popularitas, apalagi untuk kepentingan pribadi, tidak ada itu,” ujar orang nomor satu di Kaltim itu, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga: Nama Andi Harun Masuk Sebagai Kandidat Kuat Gubernur Kaltim 2024

“Jadi, perjuangan dana bagi hasil yang kita usulkan ini untuk kesinambungan pembangunan bangsa ini jaun kedepan, tidak kepentingan, apalagi keuntungan para gubernur saat ini,” imbuhnya.

Ia menyatakan, para gubernur dari daerah penghasil utama SDA yang  tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sebenarnya sudah menyampaikan masukan terkait DBH kepada Pemerintah Pusat dan DPR.

Ia menuturkan, melalui APPSI, mereka sudah usulkan materi UU HKPD, bahkan DBH untuk SDA bisa dibagi imbang. Dengan rincian, APBN itu 50 persen bisa diberikan ke daerah dan sisanya dikelola pusat.

“Kalau misalnya tidak bisa 60 persen untuk daerah. Apalagi seperti China, dimana 70 persen APBNnya (untuk daerah) dan dikelola pusat hanya 30 persen. Inilah kita bahas bersama saat ini untuk segera dibuatkan dokumen usulannya kepada pemerintah pusat,” bebernya.

Rapat Koordinasi iikuti 150 peserta terdiri OPD terkait dari masing-masing Provinsi penghasil. Diantaranya para asisten, Bapenda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Biro Hukum, OPD yang relevan dan tim pakar.

Baca Juga: Rejeki Nomplok! Kaltim Terima Rp 2 Triliun di Juni 2022 Nanti, Kok Bisa?

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait