"Kalau tidak segera diusulkan maka Pemerintah Pusat tidak mengetahui seberapa banyak formasi yang harus di buka di Kota Bontang. Untuk menyelamatkan tenaga honorer," sambungnya.
Berkaca pada tahun sebelumnya, di mana lowongan CASN dan PPPK sangat minim, bahkan sulit mengakomodir para tenaga honorer yang berpendidikan SMA/sederajat.
Selain itu, Pemkot juga segera berkonsultasi ke Kemenpan-RB soal pengubahan status honorer menjadi pekerja outsourcing.
Untuk menyelamatkan para pekerja honorer tentu dengan membuka lowongan yang bisa mengakomodir 2.368 orang. Jangan sampai keterlambatan Pemkot dengan waktu yang mepet akan membuat jumlah pengangguran baru bertambah.
Baca Juga:Sebanyak 6 Ribu Pegawai Honorer di Batam Terancam Kehilangan Pekerjaan
"Paling tidak ini yang bisa dilakukan Pemkot. Karena secara seleksi berada di kewenangan Pemerintah Pusat," tandasnya.
