- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud disebut mulai membatasi wawancara isu sensitif.
- kabarnya hal itu dilakukan Gubernur setelah diterpa deretan kontroversi kebijakannya.
- Dosen Mulawarman menyoroti gaya komunikasi sang Gubernur terhadap media.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud disebut enggan menjawab pertanyaan dari awak media, terutama dalam sesi doorstop dalam beberapa minggu terakhir ini.
Tidak hanya sekali, beberapa agenda Gubernur yang didatangi oleh para wartawan lokal, Rudy Mas'ud memilih untuk menghindari dan tidak memberikan tanggapan dalam sesi doorstop tersebut.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, Ziya Ibrizah memberikan pandangan dari sisi perspektif komunikasi.
"Ketika seorang pejabat terlihat enggan menjawab pertanyaan wartawan, apalagi terkait isu sensitif, tentu memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. Ada yang menilai seolah menghindar, ada juga yang mempertanyakan alasan di balik sikap tersebut," katanya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.
Kejadian ini dinilai imbas isu sensitif Gubernur Kaltim di media massa, mengenai pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, kursi pijat, pencopotan Hijrah Mas'ud dari TAGUPP, hingga anggaran laundry.
Menurut Ziya dari sisi perspektif komunikasi, masyarakat perlu memahami bahwa pernyataan pejabat publik memiliki dampak yang luas. Apalagi menanggapi isu yang cukup sensitif di masyarakat.
"Bisa dikatakan itu bentuk strategi komunikasi, agar isu tidak berkembang jadi bola liar. Sebab apabila pernyataan disampaikan tanpa persiapan yang tepat, dikhawatirkan justru memicu interpretasi baru atau memperkeruh situasi," tegasnya.
Ziya menjelaskan, dalam perspektif komunikasi publik, penyusunan pesan membutuhkan persiapan yang matang.
Terlebih jika isu yang dihadapi menyangkut kepentingan masyarakat luas dan berpotensi memicu pro dan kontra.
Ia menyebut pejabat publik juga harus memastikan informasi yang disampaikan bersifat transparan serta didukung data dan fakta yang jelas.
Dengan begitu, masyarakat memiliki acuan resmi dalam memahami persoalan yang sedang berkembang.
"Ketika pejabat publik sudah memutuskan untuk memberikan tanggapan secara resmi, maka itu bisa menjadi pedoman bagi masyarakat terkait data dan fakta yang sebenarnya," jelasnya.
Kendati begitu, pejabat publik pun tetap harus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan media massa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
"Masyarakat juga perlu memahami konteks secara utuh, begitu juga dengan pemerintah, bagaimana strategi komunikasi yang digunakan, agar isu yang berkembang tidak berlarut-larut," tutupnya.
