SuaraKaltim.id - Dari total, Rp 76 triliun anggaran untuk penyelenggara dan pelaksanaan Pemilu 2024, tahun ini sekitar Rp 8 triliun disepakati Pemerintah dan DPR RI.
Namun, Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan, dari Rp 8 triliun yang sudah dicairkan baru sekitar Rp 2 triliun yang dicairkan. Sehingga masih sekitar Rp 6 triliun yang masih terus dikomunikasikan.
“Jadi secara konsepsional di tahun 2022 itu sudah disepakati dengan pemerintah dan DPR itu Rp 8 triliun, tapi baru dicairkan Rp 2 triliun, ini masih terus intensif komunikasi,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (28/7/2022).
Ia mengatakan, sisa Rp 6 triliun yang belum cair itu, termasuk untuk kebutuhan 544 satuan kerja (Satker) penyelenggara pemilu di kabupaten/kota. Termasuk 10 kota dan kabupaten di Kaltim.
Baca Juga:Wacana PDI Perjuangan Koalisi dengan Nasdem, Surya Paloh Kasih Jawaban Mengejutkan
“Sebagian masih ada Rp 6 triliun untuk kebutuhan 544 satker termasuk di 10 kabupaten kota di Kaltim,” ucapnya.
Ia menjelaskan, untuk pemilihan umum (Pemilu) Presiden, DPR, DPRD, DPD seluruhnya dibiayai APBN. Kecuali, pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kota, Kabupaten maupun Provinsi.
“Kalau secara konsep pemilu dibiayai APBN tapi bisa dibantu Pemda sesuai kemampuan. Tapi kalau pilkada basis dukungan itu full semuanya melalui APBD,” katanya.
Namun katanya, APBD juga masih diperbolehkan untuk membantu anggaran. Semisal renovasi gedung KPU di daerah ataupun membangun gudang untuk logistik pemilu.
“Apalagi ini milik Pemerintah Kota jadi sangat dimungkinkan, ini kan aset mereka,” tandasnya.
Baca Juga:Gercep! PKS Daftar Peserta Pemilu 2024 Di Hari Pertama Tahapan
