SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pmekot) Balikpapan menjamin, bahwa program bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kelas 3 bakal berlanjut hingga 2023 mendatang.
Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan Muhaimin, usai mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPRD Kota Balikpapan belum lama ini.
Menurutnya, untuk penyusunan APBD 2023, akan tetap difokuskan pada sejumlah program prioritas Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Yakni penyediaan fasilitas pendidikan, penanggulangan banjir dan penyediaan fasilitas kesehatan.
Khususnya untuk program kesehatan, ia memastikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembiayaan iuran BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat di kelas tersebut.
Baca Juga:Gas Elpiji 3 Kg Langka, Disdag Balikpapan Bakal Sidak ke Restoran Juga
“Besaran anggaran tersebut tidak berubah dibandingkan dengan besaran angka yang dialokasikan pada APBD Kota Balikpapan tahun 2022 ini,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (10/8/2022).
Pihaknya mengasumsikan, tidak ada perbedaan jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah untuk membiayai program bantuan tersebut.
“BPJS kita menganggarkan sebesar Rp 80 miliar, sama besarnya dengan tahun ini. Karena kita asumsikan tidak ada perubahan,” ucapnya.
Ketika ditanya, bagaimana rencana perubahan tarif yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan, ia menyampaikan bahwa hal tersebut nantinya bisa dibahas dalam APBD Perubahan.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta kepada BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi terlebih dahulu, apakah benar data penerima yang ada, adalah peserta BPJS kesehatan kelas 3.
Baca Juga:Penjual Bendera di Balikpapan Rela Jika Memang Ditertibkan Pemkot: Kita ini Cuma Rakyat Kecil
“Termasuk yang turun kelas, apakah wajar atau tidak, apakah layak atau tidak. Kita melihat indikasi itu melalui Dinas Kesehatan,” akunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, program BPJS Kesehatan gratis sudah diberikan sejak Oktober 2021 lalu. Bahkan katanya, sudah dirasakan manfaatnya oleh 184.271 peserta di Balikpapan melalui program di BPJS Kesehatan.
“Selain itu Pemkot juga mensubsidi biaya iuran aparatur sipil negera sebanyak 25.978 dan non ASN 18.619 sehingga total sekitar 200 ribu peserta dibantu Pemkot Balikpapan,” beber Dio biasa Andi Sri Juliarty disapa.
Katanya, program jaminan kesehatan yang baik tentu perlu dievaluasi. Utamanya dalam pengendalian kepesertaannya agar benar-benar adil dan tepat sasaran dalam pengendaliam mutunya.
“Diharapkan kita juga dapat bantuan kuota anggaran untuk masyarakat di BPJS kelas 3 melalui provinsi dan kami harapkan bisa nilai angkanya bisa naik tiap tahun,” tuturnya.
Berdasarkan hasil rapat dengan BPJS Kesehatan, pihaknya telah meminta kepada masyarakat yang masih menerima tagihan agar mendaftar baru sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui kelurahan.
