“Apalagi guru-guru honorer yang hanya bergaji Rp 300 ribu ditambah Rp 700 ribu tapi kemudian dipotong jadi Rp 250 ribu ini sangat tidak cukup. Kecuali pemkot punya alokasi dana atau meningkatkan anggaran di Bosda. Kalau Bosda ditingkatkan dua kali lipat, mungkin cukup. Tapi dengan juknis yang jelas,” tegasnya.
Rencananya keputusan terkait intensif guru, diungkapkannya, akan diketok DPRD-Pemkot Samarinda pada 31 Agustus mendatang. Sebelum pengesahan itu, Komisi IV akan terus memperjuangkan agar intensif untuk guru dan tenaga kependidikan tetap diberikan seperti sebelumnya.
Walaupun pada hasil rapat sebelumnya, besaran Rp 700 ribu hanya akan diberikan kepada guru-guru ASN yang tidak mendapatkan TPG. Begitu pula dengan guru honorer di sekolah negeri.
Namun, untuk guru honorer di sekolah swasta, nantinya akan ada pemilihan sekolah yang TPG-nya bisa menerima intensif. Itu menjadi tugas dari Disdikbud Samarinda untuk memilah kriteria sekolah mana saja yang bisa mendapatkannya.
Baca Juga:Wagub DKI Instruksikan Inspektorat Selidiki Pegawai Disdik Diduga Pungli Guru Honorer
Sedangkan untuk TPA dan TPQ tetap dapat dengan memakai acuan aturan hibah. Puji menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya untuk anggaran insentif guru biasanya dikucurkan berkisar Rp 66 miliar.
“Tiap tahun berkisar Rp 66 miliar.Tahun ini diusulkan Rp 66 miliar tapi yang sudah tersedia baru Rp 51 miliar. Sisanya Rp 14 miliar dialokasikan di APBD perubahan,” ucapnya.
Soal aturan pemberian insentif, menurutnya, sudah ada. Namun harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini. Di satu sisi, pemkot mengaku sedang kesulitan anggaran, sehingga perlu penyesuaian.
“Sampai saat ini kami tetap berharap ada keberpihakan dan hati nurani wali kota dengan TAPD,” tandasnya.
