Ia mengungkapkan, masyarakat yang memiliki lahan di kawasan rencana pembangunan SMP Negeri 25 Balikpapan tidak pernah dilibatkan dan berkomunikasi oleh Pemkot Balikpapan.
Ia menjelaskan, dirinya membeli lahan di kawasan tersebut sejak 2007, seharga Rp 15 juta untuk ukuran seluas 200 meter persegi.
Ia membeli dari pemilik sebelumnya yakni Istaniah, yang dilengkapi dengan kwitansi serta surat perjanjian jual beli. Tanah tersebut dibeli dengan surat segel yang dibuat tahun 1984.
“Ada segel, ada surat pelepasan haknya. Ketika dibangun tidak ada koordinasi, bahwa ini mau dibangun, saya coba tanya di kelurahan, tanya LPM. Kan ini dilempar-lempar. Dari LPM disuruh ke Arbain Side sebagai pengelola,” ungkapnya.
Baca Juga:Masuk Indonesia Pakai Paspor Palsu, WNA China Mengaku Bakar Barang Bukti untuk Hapus Jejak
Ia mengaku telah berusaha menanyakan masalah ini ke sejumlah pihak di antaranya Kelurahan dan LPM Baru Tengah, namun belum ada kejelasan.
“Setelah mereka berkumpul, dibilang nanti dibuatkan lagi tim untuk bersurat ke BPKAD. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa menunggu kabar, mau bagaimana lagi. Belum ada pembicaraan lagi,” ujarnya.
Ronny Syarifuddin, Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selaku PPATK enggan berkomentar karena hal tersebut telah diserahkan penyelesaian kepada tim pengelola.
“Kalau masalah itu tanya pak Arbain Sidde karena dia pengelolanya,” terangnya.
