Di mana, para supir harus menandatangani surat pernyataan untuk bersedia melakukan normalisasi sesuai dengan hasil dari tim penguji. Dari situ, mereka bisa langsung mendapat fuel card.
Lalu jika sampai 30 November 2022 supir tidak melakukan normalisasi sesuai dengan pernyataan yang sudah dibuat, mereka tidak melakukan tuntutan untuk mengaktifkan kembali fuel card-nya bila sudah mati terkunci.
“Jadi fuel card itu nanti akan aktif sampai 30 November. Kemudian bilamana tidak melakukan laporan kembali ke kami sudah melakukan normalisasi, maka fuel card mereka tetap terkunci,” tambahnya.
Uji kir memang menjadi kewajiban dan ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ditegaskannya, pengendalian BBM bisa dikaitkan seandainya ada kendaraan-kendaraan yang tidak kir, maka tidak dinyatakan layak jalan.
Baca Juga:Dicari! Ini Tampang Pelaku Yang Pukul Sopir Bus TransJakarta
“Jika kendaraan sudah kami nyatakan tidak layak jalan lalu minta BBM, kan bohong itu. Layak jalan itu dibuktikan dengan kir.
Ia menyebut, pendaftaran fuel card edisi kedua per 23 Agustus sudah mencapai 1.577 kendaraan. Jika berasal dari luar daerah, uji kir bisa tetap dilakukan.
Yakni bisa masuk ke Samarinda dengan membawa persyaratan surat menumpang uji dan dari Dishub mana yang mendaftarkan kendaraan tersebut.
“Cuma kebijakan kami juga, kendaraan-kendaraan yang plat luar kemudian tidak bayar pajak ke Samarinda dan tidak melakukan registrasi kir ke Samarinda, kan mereka harus membeli BBM jenis industri. Sebab kuota BBM ini punya Samarinda. Mereka tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi terus minta kuota BBM Samarinda itu kan tidak benar, tidak fair,” tuturnya.
Baca Juga:Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi Diperiksa Bareskrim Polri Siang Ini Sebagai Tersangka
