Jika Harga BBM Tak Diturunkan, Mahasiswa di Samarinda Ancam Bakal Terus Demo: Kami Mau Boikot Gedung DPRD

SuaraKaltim.id - Aliansi Masyarakat Kaltim Membara kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Selasa (13/9/2022) di DPRD Kaltim. Aksi baru dimulai pukul 15.39 Wita dengan jumlah massa berkisar 1.000-an orang.

Aksi ini disebut demonstran sebagai aksi lanjutan dari yang sebelumnya digelar di depan kantor Gubernur Kaltim, pada 6 September 2022. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Samarinda terlibat dalam aksi ini dengan menggunakan almamater kampus masing-masing.

Humas Aliansi Masyarakat Kaltim Membara, Sayid Ferhat mengungkapkan, aksi penolakan mahasiswa akan terus dilanjutkan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan tarif BBM bersubsidi dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

“Kami mau boikot gedung DPRD Kaltim ini sampai harga BBM diturunkan. Kami masih menuntut hal yang sama,” katanya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.

Adapun 4 tuntutan tersebut, yakni mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Di tengah-tengah situasi masyarakat Kaltim tidak ada yang sepakat kalau harga BBM naik. Kalau semua rakyat bilang enggak setuju, kalau wakilnya setuju berarti bukan wakil rakyat, tapi wakil konglomerat,” tegasnya.

Aliansi Masyarakat Kaltim Membara menolak keras kenaikan harga BBM karena masyarakat belum utuh secara ekonomi dan masih merangkak kembali akibat situasi pandemi.

Kenaikan harga BBM dinilai bukan sebagai kebijakan bijaksana. Sebab akan memengaruhi inflasi massal terhadap bahan pokok dan penting.

“Ketimbang subsidi BBM yang dicabut dengan alasan subsidi BBM bisa bikin jalan tol beribu-ribu meter? Kata siapa itu bermanfaat? Sedangkan rakyatnya enggak semua punya beli mobil dan mampu bayar jalan tol,” lanjutnya.

Tugas dan fungsi BPH Migas juga dinilai pihaknya sangat buruk. Sehingga perlu adanya evaluasi besar-besaran. Ferhat juga menyinggung soal banyaknya mobil mewah yang mengisi BBM subsidi. Namun tak pernah ada pembatasan dan pelarangan.