“Belum lagi oknum-oknumnya yang bekerja sama. Contoh di Kaltim, solar langka. Sampai truk yang antre banyak makan korban karena parkir di bahu jalan. Itu akibat kelangkaan BBM,” tandasnya.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak pemerintah mengalihkan dana pembangunan ibu kota negara (IKN) untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Dinamisator Jatam Kaltim Mareta Sari, pemerintah sebaiknya membatalkan proyek IKN daripada menyetop subsidi BBM.
“Batalkan ibu kota baru, alihkan dananya untuk subsidi BBM,” kata Mareta, Jumat (9/9/2022).
Mareta mengatakan, sepanjang menjabat sebagai Presiden Jokowi telah menaikkan harga subsidi BBM sebanyak 7 kali. Padahal, kebijakan kenaikan harga BBM secara otomatis membuat harga bahan pokok di seluruh Indonesia ikut naik.
Baca Juga:Ricuh! Massa Mahasiswa-Pelajar Demo Tolak BBM Bakar Barrier dan Lempar Botol ke Polisi
Adapun menurut rencana, sumber biaya pembangunan IKN di Kaltim salah satunya berasal dari APBN. Dari total ongkos pembangunan sekitar Rp 486 triliun, sebanyak 19 persen atau sekitar Rp 97 triliun disebut akan dianggarkan dalam APBN.
Menurut Mareta, anggaran itu bisa dialihkan untuk subsidi energi. Sementara itu, menurut pemerintah subsidi energi pada 2022 ini telah mencapai Rp 502 triliun.
“Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022, maka dengan kesediaan anggaran sebesar Rp97 triliun ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20 persen,” ucap Mareta.
“Namun, di tengah kondisi yang terjadi saat ini Joko Widodo tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN di Kaltim,” tuturnya.
Selain menguras dana publik, ia berpendapat megaproyek IKN telah merampas ruang hidup masyarakat adat Suku Balik dan menguntungkan para penguasa lahan.
Baca Juga:Demo Tolak Kenaikan BBM Sore Ini Ricuh! Lagu Bella Ciao Menggema di Patung Kuda, Massa Bergoyang
“Di atas 256 ribu hektar luas IKN terdapat 162 konsesi mulai konsesi komersil kehutanan, perkebunan, sawit hingga batubara yang dimiliki oleh para oligark,” pungkasnya.
