Pengamat Sebut Kontraktor DAS Ampal Balikpapan Pernah Tersangkut Permasalahan Hukum

Megaproyek yang menelan anggaran sekira Rp 143 miliar itu dikerjakan oleh PT Fahreza Duta Perkasa.

Denada S Putri
Jum'at, 18 November 2022 | 19:15 WIB
Pengamat Sebut Kontraktor DAS Ampal Balikpapan Pernah Tersangkut Permasalahan Hukum
Pengamat Kebijakan Publik, Hery Sunaryo. [Suara.com/Arif Fadillah]

SuaraKaltim.id - Pengerjaan megaproyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Balikpapan beberapa hari terakhir ini tengah jadi perbincangan publik. Terlebih progres pengerjaan proyek pengendalian banjir tersebut belum mencapai 30 persen. Sesuai dengan target yang dipasang kontraktor akhir tahun ini. 

Megaproyek yang menelan anggaran sekira Rp 143 miliar itu dikerjakan oleh PT Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor proyek tersebut. Pada kenyataannya progres pengerjaan DAS Ampal baru mencapai 0,9 persen. 

Situasi turut mendapatkan perhatian dari pengamat kebijakan publik, Hery Sunaryo. Menurutnya ada beberapa persoalan yang mesti terjawab dalam pelaksanaan megaproyek tersebut. Dengan anggaran yang fantastis semestinya pelaksanaan proyek itu bisa melibatkan kontraktor lokal. 

"Kenapa tidak dipecah anggarannya, kan ada beberapa titik. Walaupun satu DED bisa dipecah. Akan ada 10 hingga 11 kontraktor lokal yang bisa ikut bersaing di proyek ini. Persoalan ini gelondongan maka jadi pertanyaan. Kalau kita libatkan pengusaha lokal mereka akan berhati-hati," ujarnya kepada jurnaslis media ini, Jumat (18/11/2022). 

Baca Juga:Karyawan Kontraktor di Balikpapan Gasak HT Senilai Puluhan Juta Rupiah

Dia pun memperingatkan kepada Pemkot Balikpapan baik eksekutif maupun legislatif dalam pemilihan PT Fahreza Duta Perkasa sebagai kontraktor pengerjaan DAS Ampal. Pasalnya dalam proses lelang proyek tersebut ada dua perusahaan BUMN yang ikut, namun kalah. 

"Pemenang proyek ini pernah ada persoalan hukum bisa di searching di google. Untuk proyek ini kabarnya perusahaan BUMN yang ikut lelang tapi tidak menang. Kalau anggaran sebesar itu kalau ada jaminan yang bagus kenapa tidak BUMN saja," tambah Hery. 

Progres pengerjaan DAS Ampal tersebut dinilai sangat rentan dalam pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum dinilai Hery sudah bisa masuk turut mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Semua pihak mestinya bisa mempertanggungjawabkan mulai dari legislatif hingga eksekutif terutama Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud. 

"Bayangkan pengerjaan yang mestinya 30 persen di Desember sementara sekarang masih 0,9 persen tidak sampai 1 persen ini jadi persoalan besar. Ini anggaran rakyat bukan anggaran pribadi," tegasnya. 

Kontributor: Arif Fadillah

Baca Juga:Kontraktor Proyek Penataan Koridor Juanda dan Mojo Diputus Kontrak dan Diblacklist, Gibran: Ora Cetho

News

Terkini

Kabar itu juga diunggah kembali di akun gosip @lambeturah_oficial.

Lifestyle | 21:12 WIB

Peristiwa yang menimpa Mawar bukan hanya sekali.

News | 20:30 WIB

Tersangka diamankan di Kawasan Gunung Guntur.

News | 20:14 WIB

Soal rumah mewah yang dimiliki Ismail Bolong, dipaparkan admin di keterangan tulisnya.

News | 19:30 WIB

Jika dibandingkan dengan 2022, APBD Kaltim melonjak naik sekitar Rp 6 triliun.

News | 19:00 WIB

Penyaluran sudah menyentuh angka 2.336 penerima.

News | 18:30 WIB

Lantaran dianggap mengancam keselamatan dirinya dan pengendara lain, sejumlah orang lalu mendekati pria yang sedang salat di tengah jalan itu.

News | 17:30 WIB

Hal itu ditetapkan dalam Pengumuman Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561 / 11854 / 2187-IV / B.Kesra

News | 17:00 WIB

Andi Faiz menyayangkan keputusan pemerintah atas pengadaan mobil dinas baru itu.

News | 16:30 WIB

Tampak pelaku dengan menggunakan logat bahasa Sumatera sempat menggertak petugas.

News | 16:00 WIB

LBH Samarinda melaporkan praktek tambang ilegal. Tapi laporan sering tidak berprogres.

News | 15:43 WIB

Minimal kenaikan UMK dari 6-10 persen.

News | 14:45 WIB

Meski mencekam, warga terlihat menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari menunggu kiriman bantuan.

News | 14:30 WIB

Untuk diketahui untuk seluruh kontingen kurang lebih hampir 10 ribu orang yang hadir.

News | 08:00 WIB

Merangkum nilai anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas di APBD-Perubahan 2022, ternyata ada sebesar hampir Rp 10 miliar.

News | 07:30 WIB
Tampilkan lebih banyak