SuaraKaltim.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kabar terbaru terkait nasib rumah susun (Rusun) hunian pegawai pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, katanya rusun hunian pegawai pemerintahan di IKN kini dipercepat. Ada hal yang menjadi fokus utama PUPR kini.
"Kami fokus percepat pembangunan tower (menara/rumah susun) untuk hunian ASN di IKN Nusantara," ujarnya, disadur dari ANTARA, Selasa (25/04/2023).
Ia menjelaskan, rusun hunian tersebut disesuaikan dengan tingkatan ASN. Semakin tinggi pangkat ASN maka, rusun hunian bakal lebih luas. Untuk ukuran, paling kecil luas unit rusun hunian ASN di IKN sekitar 98 meter persegi.
Baca Juga:Brantas Abipraya Genjot Pembangunan Infrastruktur IKN
Rusun untuk hunian ASN, katanya, sekelas apartemen dengan 47 tower. Di mana, tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai.
"Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan. Jadi rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan," bebernya.
Selain 31 menara untuk hunian ASN, dari 47 menara juga untuk pasukan pengawal presiden (Paspampres) sembilan menara, TNI/Polri empat menara, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tiga menara.
Total anggaran rusun untuk sekitar 16.900 orang yang terdiri dari sekitar 11.000 ASN, serta sekitar 5.900 Paspampres, TNI/Polri dan BIN tersebut lebih kurang Rp 9,4 triliun.
"Rumah susun yang dibangun pada pertengahan 2023 itu termasuk menjadi tempat tinggal bersama keluarga," ucapnya.
Baca Juga:Delegasi Kongres AS Kunjungi Lokasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Kementerian PUPR menargetkan menara rusun hunian pegawai pemerintahan dan pertahanan keamanan di Kawasan IKN baru rampung 100 persen pada Desember 2024 nanti.
Namun, ia menegaskan, 12 tower rusun hunian pegawai pemerintahan ditargetkan selesai dikerjakan. Semua itu siap dihuni sekitar 2.500 orang pada Juli tahun depan.
"Rumah susun tersebut untuk tempat tinggal ASN, Paspampres, TNI/Polri dan BIN yang ditugaskan ke IKN Nusantara, dengan status sebagai rumah dinas," lugasnya.
