SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berhasil meraih penghargaan terkait penilaian indeks kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif terbaik ke dua tingkat kabupaten se-Indonesia. Penghargaan itu dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi yang diserahkan Kepala LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi, pada pelaksanaan rakor unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023) lalu.
Aspianur Sandi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Sehingga wilayah yang masuk ibu kota negara (IKN) itu bisa meraih hasil terbaik yang diharapkan.
Menurutnya, capaian tersebut adalah bagian dari semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan. Hal itu sesuai dengan visi misi ke 1 Kukar Idaman.
Baca Juga:Peningkatan Infrastruktur, Jalan Kayu Ulin di Desa Muara Muntai Ilir Kukar Bakal Disemenisasi
"Yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani," jelasnya, disadur Rabu (31/05/2023).
Lebih lanjut, dirinya berharap kerja kolaborasi seluruh pihak. Sehingga meraih hasil yang diharapkan tersebut bisa terus dipertahankan, dan ditingkatkan kedepannya.
Baginya, tak ada sebuah capaian yang bisa diraih secara maksimal bila dikerjakan sendiri.
“Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak, terutama kepada Pak Sekda (H Sunggono-red), para asisten, rekan-rekan kepala bagian, subkoor dan kassubag dilingkungan Pemkab Kukar, sehingga Kabupaten Kukar meraih hasil yang diharapkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar yang telah ikut berperan aktif dalam melaksanakan pengadaan melalui sistem digitalisasi.
Baca Juga:Sapi Kurban di Kukar Harganya Sampai Setara Motor Matic Baru
“Saat ini kita lagi mempersiapkan agar penilaian kita naik ke level empat, kita juga menghimbau kedepannya nanti tidak ada lagi OPD-OPD itu paket-paketnya yang offline (manual-red),” ungkapnya.
Sementara itu, Hendrar Prihadi mengatakan ada beberapa kriteria yang dijadikan alat penilaian dalam memberikan penghargaan tersebut, salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022.
“Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2022 bernilai Baik, dengan skor lebih dari 70. Dan yang terpenting adalah Pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/Pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik,” ucapnya.
Sekedar informasi, adapun terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Badung (Bali) dan terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Buleleng.
