SuaraKaltim.id - Belajar dari pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah, Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Indonesia jangan sampai melakukan hal serupa.
Pernyataan itu disampaikan Anies, saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/203) malam.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies.
Dijelaskan Anies, awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Namun, karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).
Baca Juga:Bermalam Bersama di Pesantren, Ustadz Abdul Somad Jadi Tahu Karakter Kepimimpinan Anies Baswedan
Menurut mantan Gubernur DKI itu, Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Jika persoalan itu ditinggalkan dengan memindahkan Ibu Kota ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.
Adapun menurut Anies, kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.
Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahannya saja, Anies yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta. Maka Jakarta masih tetap ada permasalahan.
"Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan, tak otomatis membuat selesai,” ujar Anies.
Maka dari itu, Anies menilai bahwa permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.
Baca Juga:Investor Asing dan Dalam Negeri Ramai-ramai Investasi di IKN
"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," katanya.
Anies juga menilai, saat itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan bukanlah Istana Presiden, melainkan beberapa kebutuhan mendasar yakni bangunan sekolah.
"Terkait IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak," katanya.
"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita bangun sebuah Istana untuk Presiden, dimana rasa keadilan kita?" lanjut Anies.