Gibran Minta Maaf atas Sikapnya saat Debat, Janji Nggak Akan Terulang Lagi?

SuaraKaltim.id - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menerima dengan lapang dada jika ada teguran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai acara debat capres-cawapres yang dilaksanakan pada Selasa (12/12). Ia juga mengaku akan melakukan evaluasi terkait hal itu.

"Ya semua teguran dan evaluasi kami terima," katanya di Solo, Jawa Tengah, mengutip Antara, Kamis (14/12).

Terkait hal itu, Gibran juga menyampaikan permohonan maaf. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai sikap yang dilakukannya pada saat debat.

Dalam kesempatan yang sama, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga enggan menanggapi debat pertama capres-cawapres menuju Pemilihan Presiden 2024.

"Terima kasih ya," singkatnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan akan menyampaikan teguran kepada tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan tindakan berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Saat itu, Gibran berdiri untuk membangkitkan semangat penonton setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini (perilaku Gibran) yang tidak boleh dan kami tegur," tegasnya.

Selain memberi teguran kepada Gibran, KPU juga menjadikan hal itu sebagai evaluasi untuk pelaksanaan debat berikutnya.

"Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya, kami sampaikan," ujarnya.

Adapun debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Untuk debat kedua akan dilaksanakan pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Untuk debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Lalu untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat. Debat kelima pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.