SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat membuka kuota lebih kurang 225 formasi khusus pegawai pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 dengan memberikan kesempatan kepada pegawai di daerah, kata Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat pada tahun ini membuka kuota pegawai pemerintah yakin aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai di daerah.
"Kami dukung langkah pemerintah pusat itu dalam pengadaan ASN dan P3K formasi khusus IKN," tambahnya.
Ia memaparkan, melalui instruksi Presiden Joko Widodo (Widodo), pemerintah pusat pada tahun ini membuka sekitar 225 formasi khusus pegawai pemerintah untuk IKN.
Baca Juga:Mei 2024, Otorita Targetkan Groundbreaking Proyek Pendidikan di IKN
Menurutnya, formasi khusus pegawai pemerintahan untuk IKN itu wajib untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia secara kontinyu dan memberikan kesempatan kepada putra putri daerah dapat direkrut sebagai pegawai pemerintah di IKN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk menjadi ASN dan P3K, di mana mulai tahun ini penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) dan P3K akan dilakukan tiga kali dalam satu tahun.
"Mulai 2024 penerimaan CASN dilakukan tiga kali dalam satu tahun, kalau sebelumnya hanya satu kali dalam satu tahun," jelasnya.
Sehingga memberikan peluang besar bagi masyarakat yang ingin menjadi ASN dan P3K, lanjut dia, dan memberikan peluang bagi instansi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan pegawai.
Kementerian PAN-RB menargetkan akhir tahun ini seluruh tenaga honorer di lingkungan pemerintahan di seluruh Indonesia diangkat menjadi P3K melalui penerimaan P3K yang juga dilakukan di setiap daerah.
Baca Juga:SDM dan Pangan Jadi Fokus PPU dalam Menghadapi Era IKN
"Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tenaga honorer di seluruh Indonesia yang tercatat sekitar 2,3 juta orang, saat ini tersisa berkisar 1,7 juta tenaga honorer," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memprioritaskan formasi P3K bagi tenaga honorer yang masuk database BKN itu, demikian Makmur Marbun setelah mengikuti rapat kooordinasi nasional (Rakornas) persiapan pengadaan ASN 2024, di Jakarta.
