SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase membentuk tim penelusuran konflik antara Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan 50 pegawai.
Menurut Basri persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Makanya Inspektorat diminta melakukan penelusuran untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Dikhawatirkan ketidakharmonisan antara pimpinan dan staff justru berimbas pada pelayanan masyarakat.
"Sudah ada tim. Sedang ditelusuri semua. Jadi biarkan mereka mengurai faktanya. Nanti baru dirilis hasilnya," ucap Basri, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (27/03/2024).
Selama proses penelusuran, Basri meminta pelayanan bisa tetap berjalan. Pastinya dengan standar yang sudah sesuai dengan regulasi. Pegawai tetap diwajibkan membuka pelayanan untuk masyarakat.
Baca Juga:Batal Berlayar, Mudik Gratis KM Binaiya Bontang-Parepare Terancam Gagal
"Tetap harus profesional. Makanya iklim harmonis itu harus dibangun. Kita lihat hasilnya nanti. Karena kan pekerja yang mengajukan mosi tidak percaya. Semua harus dicek," sambungnya.
Dikonfirmasi terpisah Kepala DPMPTSP Aspianur mengaku seluruh pelayanan tetap berjalan baik. Bahkan dirinya yang langsung memantau setiap aktivitas pegawai.
Soal konflik internal antara Sekretsris Nurbaenah dan pegawai, Aspianur mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada tim yang dibentuk oleh Pemkot. Tim itu diantaranya Inspektorat, BKPSDM, dan Sekretaris Daerah Kota Bontang.
"Pelayanan tetap berjalan. Kemarin kami sudah rapat internal untuk tetap bisa profesional dalam bekerja. Untuk permasalahan tetap diserahkan kepada tim yang dibentuk," ucap Aspianur.
Baca Juga:Jadwal Buka Puasa untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 26 Maret 2024
