SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi terhadap komitmen dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan tentang kerja sama optimalisasi penguatan rantai pasok pangan di regional Kalimantan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini. Dia menyebut, penandatanganan merupakan wujud nyata komitmen daerah.
"Penandatanganan komitmen bersama TPID se-Kalimantan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah se-Tanah Borneo dalam menjaga dan meningkatkan kekuatan rantai pasok pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan,” katanya, melansir dari ANTARA, Jumat (29/03/2024).
Untuk diketahui TPID se-Kalimantan telah melakukan penandatangan kerja sama optimalisasi penguatan rantai pasok pangan dalam pelaksanaan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024.
Baca Juga:Rangkaian Upacara Adat Mamat, Dari Persembahan Darah Babi Hingga Tarian Roh
Penandatangan kerja sama dilakukan langsung Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizal Anwar, Pj Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Kalimantan Barat dan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekda Sri Wahyuni menjelaskan komitmen bersama TPID se-Kalimantan meliputi optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyangga pangan daerah dan bagian dari pendukung rantai pasokan pangan.
Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas daerah antara pemerintah provinsi se-Kalimantan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk penguatan rantai pasok pangan.
"Tujuan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan infrastruktur logistik yang memadai di seluruh wilayah Kalimantan.Termasuk jaringan transportasi, gudang dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, memberdayakan UMKM dan produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Baca Juga:Sekdaprov Kaltim Ajak Masyarakat Bijak Perlakukan Rupiah
Penandatanganan komitmen bersama, sambung Sri, membuktikan dalam mengatasi inflasi harus dilakukan sinergi dan kolaborasi.
“Betapa pentingnya kerjasama antar daerah itu,” tegasnya.
Karena setiap daerah menurut Sri, ada kebutuhan pasokan, maka kerjasama daerah akan menambah jaminan kepastian ketersediaan pasokan pangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas.
“Karena kebutuhan kita belum dapat memenuhi kuantitas, perlu kerja sama antardaerah untuk mencukupi kebutuhan pangan kita,” paparnya.
Selain menandatangani komitmen bersama, Sri menyaksikan penandatanganan komitmen bersama TPID Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Berau tentang pembentukan dan perluasan toko penyeimbang inflasi di pasar perhitungan inflasi IHK.
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan oleh masing-masing sekretaris daerah kabupaten dan kota.
"Guna mendukung upaya pengendalian inflasi di Kaltim, kita sepakat untuk melakukan komitmen bersama mewujudkan pembangunan dan perluasan toko penyeimbang inflasi di kabupaten kota," ungkapnya.
Ia menambahkan keberadaan toko penyeimbang tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan harga yang stabil serta terjangkau bagi masyarakat.
