Hak pakai, kata Alimuddin, kepemilikannya penuh, sesuai nama yang tercantum di sertifikat. Pihak lain tak bisa ganggu-gugat karena jelas itu hak milik.
Sementara hak pakai, sebutnya, hanya seperti dipinjamkan oleh negara. Kapanpun lahan itu bisa diambil seenaknya bila negara membutuhkan. Warga tak terima lahannya berstatus hak pakai karena lahan itu sudah dimiliki lama. Jauh sebelum ada IKN. Bahkan jauh sebelum ada PT Ithi Hutani Manunggal (IHM).
"Jelas beda kekuatannya hak pakai dan hak milik. Kami mau dibodoh-bodohi lagi katanya itu sama, jelas beda," kerasnya.
Sebagai informasi, pada 2021 lalu ATR-BPN PPU meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diluncurkan agar seluruh tanah warga memiliki legalitas (sertifikat).
Baca Juga:100.000 Fresh Graduate Disiapkan untuk IKN, Siap Pindah Setelah 17 Agustus?
Ada ribuan warga ikut program ini. Kala sosialisasi dan mulai mengumpulkan berkas, ATR-BPN PPU memang tak menjelaskan ke warga, apakah sertifikat akan terbit dalam bentuk hak milik atau hak pakai. Namun karena sudah paham perbedaan keduanya, warga minta sertifikat harus terbit dalam bentuk hak milik.
Belakangan, ketika sertifikat akhirnya terbit, sekitar Maret 2024, rupanya seluruh lahan warga yang ikut program ini terbit dalam bentuk sertifikat hak pakai. Inilah yang kemudian membuat warga kesal, merasa ditipu dan dibodohi pemerintah.
"Mereka (pemerintah) sewenang-wenang. Lahan warga diberi HGU. Kemudian ini lagi (lahan) warga malah dijadikan hak pakai. Benar-benar hak kami tidak diakui. Kurang lebih Rempang ini," tegasnya.
Alimuddin menegaskan, pihaknya tak ada maksud membuat keributan apalagi mengganggu keberadaan IKN. Yang mereka inginkan justru pemerintah tak mengganggu keberadaan warga lokal, biarkan mereka hidup damai, biarkan mereka miliki lahan yang selama ini memang jadi milik warga.
"Hari-hari kami menikmati debu karena pembangunan IKN, anak-anak kami kena debu tiap sekolah. Kalau hujan banyak jatuh karena jalan licin. Masa lahan kami juga mau diambil. Apa yang kami lakukan ini hanya menuntut keadilan untuk menjaga hak kami," bebernya.
Baca Juga:Jelajahi Kuliner IKN: Menemukan Gula Jengkol yang Unik
"Demo tadi belum membuahkan hasil. Tanggal 28 kami rencana akan datang lagi, dengan peserta lebih banyak, sekitar seribu orang. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan demo di proyek IKN," tegasnya.
Peserta aksi lainnya, Yusrizal (50) juga menegaskan bahwa, aksi ini murni hanya menuntut keadilan. Warga merasa kecewa dan merasa ditipu pemerintah usai keluarnya sertifikat lahan yang rupanya berbentuk hak pakai, bukan hak milik.
Kata Yusrizal, bila lahan berstatus hak pakai, maka lahan ini bisa kapan saja diambil pemerintah. Warga tentu merasa ketakutan, sebab masa depan mereka jadi tak pasti. Potensi terusir dari lahan yang selama bertahun-tahun dimiliki bisa saja terjadi.
"Posisi hak milik lebih tinggi (dari hak pakai). Pakai kan sama saja HGU. Suatu saat bisa diambil pemerintah," sebutnya.
Yusrizal mengatakan, kebun dan lahan di mana rumahnya berdiri semuanya ditetapkan sebagai hak pakai. Padahal lahan tersebut, yang terletak di Pemaluan, sudah dimiliki sejak 1990-an. Jauh sebelum PT IHM masuk ke PPU.
"Kecewa kami dengan sikap pemerintah ini," sebutnya.
