SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda angkat bicara perihal keluhan Panitia Pemilihan Kecamatn (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), terkait honor dan dana opersional yang tak kunjung cair. Pihaknya berjanji untuk mempercepat proses administrasi, sehingga hak-hak para petugas bisa diterima dengan baik.
Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat mengatakan, dirinya meminta kepada petugas PPK dan PPS, untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurutnya, persoalan honor dan dana operasional masih dalam proses administrasi.
"Yang pasti, kita bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita bekerja membawa lembaga negara. Atas nama KPU Kota Samarinda, hak dan kewajiban kepada PPK dan PPS pasti kami laksanakan seluruhnya, tanpa terkecuali," ujar Firman, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jum'at (05/07/2024).
Meski begitu, soal honor atau gaji rekan-rekan PPK dan PPS, merupakan ranah dan wewenang dari KPU Provinsi. Pihak KPU kota hanya memiliki tanggung jawab soal dana opersional.
Baca Juga:Pembebasan Lahan Rapak Indah Mandek, Warga Tuntut Solusi Konkret dari Pemerintah
Ia menegaskan, anggaran untuk membayar kinerja maksimal dari PPK dan PPS, sudah disiapkan. Namun, tentu membutuhkan waktu dalam proses administrasi selama beberapa hari kedepan untuk pencairannya.
"Saya tidak tinggal diam, kami pastikan untuk melunasi hak teman-teman PPK dan PPS. Soal dana operasional, saya sudah koordinasikan dengan sekretaris agar memaksimalkan jumlahnya," bebernya.
"Mengapa belum cair, dikarenakan ada perbaikan atau revisi anggaran untuk pemenuhan maksimal dana operasional itu," jelasnya.
Kemudian, Ketua PPK Samarinda Ilir Kasno juga meluruskan soal tindaklanjut permasalahan honor dan dana opersional yang saat ini belum turun. Intinya, setiap sekretaris PPK se-Samarinda, akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada Sekretariat KPU.
"Kami akan tetap menjalankan tugas kami, sebagai PPK dan PPS. Untuk sekarang juga kami masih bekerja, kemarin barusan menyelesaikan tahapan verifikasi faktual untuk jalur perseorangan," ucap Kasno.
Baca Juga:PSU di Kaltim Tak Pengaruhi Hasil Perolehan Suara, Tapi Ada Catatan Khusus
PPK dan PPS juga meminta kepada pihak KPU, agar bisa mencairkan segara honor dan dana opersional beberapa hari ke depan. Mengingat, mereka juga membutuhkan biaya untuk keseharian, dan agenda-agenda yang menyangkut tahapan kepemiluan.
"Kalau dana opersional kan dibutuhkan juga untuk rapat, ATK, dan lain sebagainya. Semoga bisa dicairkan secepatnya," tutur Ketua PPK Sungai Kunjang Rouf.
