SuaraKaltim.id - Dukungan infrastruktur dasar untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 nanti senilai Rp 4,19 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/08/2024) lalu.
"Jadi dari Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, kami alokasikan untuk IKN sebesar Rp 4,19 triliun," ujar Basuki.
Adapun total alokasi anggaran sebesar Rp 4,19 triliun tersebut untuk digunakan dalam infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 80 miliar. Antara lain, untuk pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemaluan, pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Riko Kernain Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Operasi dan pemeliharaan sarana dan Prasarana IKN.
Kemudian, infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 1,66 triliun, dana tersebut untuk pembangunan Jalan Tol Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang– KKT Kariangau, pembangunan Jalan Tol Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau– Sp. Tempadung, dan pengawasan teknik duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Baca Juga:Basilika Nusantara Bakal Dibangun Dekat Masjid Negara di IKN, Netizen Apresiasi: Ini Baru Pancasila
"Alokasi untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp 1,0 triliun antara lain pembangunan Bangunan Gedung Wing 2 dan Kawasan Kantor Kementerian PUPR, pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor OIKN, pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II di IKN, pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1, 2, dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara," jelasnya.
Lalu, untuk pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Sub-WP IA Tahap 2, lanjutan pembangunan jaringan interkoneksi IPA Sepaku Semoi ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku, dan pembangunan JDU dan JDP WB 1B dan 1C SPAM Sepaku.
Infrastruktur perumahan sebesar Rp 1,45 triliun antara lain untuk lanjutan pembangunan Hunian Vertikal TNI sebanyak 4 Tower serta penuntasan pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.
Di luar alokasi tersebut, masih terdapat usulan tambahan anggaran TA 2025 untuk Penyelesaian dan Penuntasan Pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Perumahan sebesar Rp 20,32 triliun.
"Sehingga untuk IKN kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 24,52 triliun, yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah Rp 4,19 triliun jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun," tuturnya.
Baca Juga:Kesiapan Ekosistem Jadi Pertimbangan: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda
