SuaraKaltim.id - Kualitas demokrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan publik. Isu dinasti politik terus berhembus seiring dengan berlangsungnya pemilihan gubernur (Pilgub) di Bumi Mulawarman.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati kerap mengkritisi soal permasalahan politik di Kaltim. Dia menyebut, dinasti politik Kaltim hanya mengutamakan kepentingan pribadi.
"Karena dinasti politik pastinya hanya memikirkan kepentingan sendiri. Jadi kepentingan rakyat tak jadi prioritas," tegasnya, dikutip dari keterangan resminya yang diperoleh Senin (11/11/2024).
Dugaan terjadinya dinasti politik di Kaltim merujuk pada salah satu calon gubernur, yakni, Rudy Mas’ud.
Baca Juga:Hadapi Pilkada 2024, Akademisi Untag Samarinda: Literasi Hindarkan Masyarakat dari "Buta Politik"
Rudy Mas'ud dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan tertentu di Kaltim. Kakak Rudy, Hasanuddin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Lalu, dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan serta Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Menurut Neni, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kemampuan kerja. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Ujungnya untuk memperkaya diri sendiri.
"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," kata dia menambahkan.
Neni memastikan, adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Alasannya, karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
Baca Juga:Rudy-Seno Siapkan 1.400 Saksi untuk Kawal Suara di TPS Samarinda pada Pilgub Kaltim 2024
"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.
