SuaraKaltim.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggandeng Amerika Serikat untuk membangun pusat komando dan kontrol terpadu (Integrated Command and Control Center/ICCC) di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, di Sepaku, Jumat (22/11/2024) lalu.
"Kami bersama Under Secretary of Commerce Amerika Serikat meluncurkan proyek pembangunan ICCC di IKN," kata Mohammed Ali Berawi, disadur dari ANTARA, Senin (25/11/2024).
Ia menjelaskan, sebagai kota global, IKN membuka peluang bagi partisipasi internasional dalam pembangunannya. Dukungan Amerika Serikat untuk proyek ICCC ini diapresiasi sebagai langkah penting dalam mengembangkan teknologi kota cerdas di Nusantara.
Baca Juga:Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
Proyek ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan hibah senilai 7,6 juta dolar AS oleh United States Trade and Development Agency (USTDA) pada 20 September 2024. Hibah tersebut menjadi yang terbesar dari USTDA baik dalam nilai maupun jumlah perusahaan yang terlibat.
Menurut Under Secretary of Commerce for International Trade, Marisa Lago, proyek ini menunjukkan komitmen Pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung pembangunan IKN serta mempererat hubungan bilateral kedua negara.
"IKN bukan sekadar ibu kota baru, tetapi simbol pertumbuhan dan keberlanjutan di Indonesia. Kami bangga dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi ini dengan memajukan teknologi dan konsep kota cerdas," ujar Lago.
Proyek ICCC melibatkan delapan perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat, yakni Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, MMCG, dan Motorola. Melalui proyek ini, teknologi kota cerdas akan diimplementasikan sebagai percontohan di ibu kota baru Indonesia.
Sebagai lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat, USTDA mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk IKN, yang diharapkan menjadi model kolaborasi internasional untuk pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga:Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
