SuaraKaltim.id - Minta judul alternatif untuk artikel: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan mengurangi risiko bencana yang terus meningkat di Jakarta.
Menurut Yusharto, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan kawasan timur Indonesia, tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat.
Melansir dari ANTARA, Minggu (24/11/2024), ia menyoroti tingkat risiko banjir di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan, dengan sebagian wilayah hanya memiliki siklus keamanan banjir di bawah 10 tahunan, jauh dari standar ideal kota besar.
Pemindahan IKN juga diharapkan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di sekitarnya, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Bandara IKN Siap Sambut Penerbangan Komersial, Proyeksi 2026
Yusharto mengungkapkan pembangunan di kawasan IKN terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk Istana Negara, kantor pemerintahan, fasilitas diplomatik, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan.
Dalam menjaga keamanan di IKN, Kemendagri akan bermitra dengan berbagai pihak, seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, lurah, hingga pejabat administratif setingkat bupati.
Kerja sama lintas sektor atau pentahelix—yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media—juga dianggap esensial untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.
Yusharto menegaskan, dukungan berbagai pihak diperlukan untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan berbasis inovasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat berkontribusi sesuai bidang dan kompetensi masing-masing dalam mendukung pengelolaan serta pengembangan wilayah IKN.
Baca Juga:Kemendagri Dorong Kerja Sama Pentahelix untuk Sukseskan Pembangunan IKN di Kaltim
