"Kami menduganya ada keterkaitan, karena perusahaannya sama. Hanya saja, lokasinya yang berbeda. Tapi pola-pola yang dilakukan itu semua sama," jelas Putu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan aksi tersebut.
"Kami akan terus mengawal kasus ini," tutupnya.
Baca Juga:Hak Masyarakat Adat di Ujung Tanduk, Koalisi Sipil Kaltim Mengecam Kekerasan di Paser
