SuaraKaltim.id - Keberadaan warga Bontang yang masuk dalam kategori miskin ekstrim menjadi catatan merah dari akademisi. Kondisi kemiskinan ini kontradiksi dengan Kota Industri dan memiliki APBD yang besar.
Pengamat Sosial Universitas Mulawarman Sri Murlianti menilai keberadaan 149 warga miskin harus mendapat atensi khusus dari pemerintah dan stake holder terkait. Sejatinya, sebagai kota industri kesempatan kerja terbuka lebar.
Namun, fakta sosial hari ini justru sebaliknya. Menurut dosen Program Studi Pembangunan Sosial ini ada 2 hal yang perlu dilakukan pemerintah.
Pertama, soal pendidikan warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Kedua, terkait pemberdayaan masyarakat bidang keterampilan.
Baca Juga:149 Jiwa di Bontang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Ekstrem
Dengan pendidikan yang layak, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki daya saing untuk masuk ke bursa tenaga kerja. Kemudian, dengan pemberdayaan wirausaha memberikan kesempatan bagi warga miskin untuk lebih sejahtera.
"Miris sekali. Ini kegagalan Pemkot Bontang. Pendidikan dan pemberdayaan keterampilan menjadi kunci utama masyarakat maju," ucap Sri Murlianti, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (23/12/2024).
Seharusnya di tengah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang tembus Rp 3,3 triliun masyarakat bisa lebih diperhatikan.
Data kemiskinan ekstrem ini menunjukkan mereka adalah kelompok marjinal yang sangat rentan. Seperti dengan pendidikan rendah, perempuan, dan penyandang disabilitas.
"Seharusnya Pemkot memiliki program khusus pengetasan kemiskinan ekstrem. Mengingat APBD yang tinggi. Kelompok ini menjadi perhatian Utama, mendapatkan program khusus," tuturnya.
Baca Juga:Kenaikan UMK di Tengah Ancaman PPN 12 Persen, Akademisi Unmul: Keputusan Sepihak
Program yang Harus Dijalankan
Pemerintah Kota Bontang harus membuat kajian detail analisis penyebab masyarakat miskin. Kemudian mulai memetakan program penanganan seperti misalnya kepastian pendidikan, ketrampilan, dan modal usaha.
Bagi yang modal usaha Pemkot Bontang juga harus memastikan akses pemasarannya. Lalu harus ada tim khusus dan memastikan program itu tepat serta berjalan.
Sepanjang program masih berjalan Pemkot harus kebutuhan dasar juga harus dibantu seperti pangan yang sehat.
"Contonya seperti biaya Pendidikan anak-anak dan fasilitas kesehatan di jamin. Untuk keluarga yang masih memiliki masalah dengan hunian layak dan sanitasi, pemkot wajib memberikan bantuan khusus, masa kota sekaya Bontang tak mampu," terangnya.
