Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif

Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, sistem air minum, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), dan multi-utility tunnel (MUT) juga dipersiapkan.

Denada S Putri
Minggu, 16 Februari 2025 | 17:30 WIB
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
Penampakan dari dekat, Istana Garuda di IKN. [Instagram/@iknnusantara.info]

SuaraKaltim.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kelangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proyek infrastruktur di ibu kota baru Indonesia tetap berjalan sesuai jadwal dan akan berlanjut hingga 2028 nanti. Hal itu ia sampaikan belum lama ini.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," ujar Basuki, dikutip dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (16/02/2025).

Basuki yang juga mantan Menteri PUPR ini menambahkan bahwa anggaran pembangunan IKN telah disetujui oleh pemerintah pusat. Dana sebesar Rp48,8 triliun dari APBN telah dialokasikan, ditambah dengan skema pembiayaan alternatif di luar APBN.

Baca Juga:Dapat Suntikan Dana, OIKN Diingatkan Tak Kehilangan Jiwa Pengorbanan

Pada April 2025, pembangunan IKN akan memasuki tahap kedua, mencakup pembangunan perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemindahan ibu kota secara penuh pada 2028 nanti.

Selain proyek utama, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, sistem air minum, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), dan multi-utility tunnel (MUT) juga terus dipersiapkan.

Saat ini, proyek-proyek tersebut masih dalam proses pelelangan, dengan target konstruksi dimulai setelah Hari Raya dan rampung pada 2026.

Dengan progres yang terus berjalan, IKN diproyeksikan semakin berkembang dalam dua tahun ke depan dengan berdirinya berbagai gedung pemerintahan dan kawasan baru.

Selain itu, mulai Maret 2025, seluruh pegawai OIKN dijadwalkan akan berkantor penuh di Nusantara, menandai langkah konkret menuju pusat pemerintahan yang baru.

Baca Juga:Dosen Unmul Desak Pemerintah Bayar Tukin: Kami Bukan Sapi Perah!

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini