Mahasiswa Kaltim Tolak Program MBG, Sebut Pendidikan Jadi Korban

Aliansi Mahakam menegaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Denada S Putri
Selasa, 18 Februari 2025 | 15:00 WIB
Mahasiswa Kaltim Tolak Program MBG, Sebut Pendidikan Jadi Korban
Aksi Aliansi Mahakam tolak MBG di DPRD Kaltim. [kaltimtoday.co]

SuaraKaltim.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Senin (17/02/2025) kemarin.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, serta menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, mereka juga menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang dinilai merugikan berbagai sektor.

Mahasiswa menilai kebijakan MBG berpotensi merugikan sektor pendidikan karena mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Baca Juga:Sinyal Positif! NTP Kaltim Awal Tahun Menguat, Apa Penyebabnya?

Ilham Maulana, perwakilan Aliansi Mahakam, menjelaskan bahwa program MBG justru menjadi ancaman bagi dunia pendidikan. Ia menilai pemerintah terlalu memaksakan kebijakan ini dengan mengorbankan anggaran dari sektor lain, termasuk pendidikan.

"Instruksi Presiden ini berdampak besar pada dunia pendidikan. Kami menolak jika pendidikan harus dikorbankan hanya demi menjalankan program MBG," ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (18/02/2025). 

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dampak kebijakan ini di beberapa wilayah, seperti Papua dan Kalimantan Timur. Mereka menilai bahwa masyarakat Papua lebih membutuhkan akses pendidikan gratis dibandingkan program makan gratis. Sementara di Kalimantan Timur, program MBG dinilai belum berjalan secara optimal.

Aliansi Mahakam menegaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada dunia pendidikan.

"Kami melihat bahwa MBG dijalankan dengan mengorbankan anggaran sektor lain. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam konstitusi. Pendidikan harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Baca Juga:Keluarganya Jadi Gubernur, Hasanuddin Masud: Komunikasi DPRD dan Pemprov Kaltim Kini Lebih Efektif

Pada hari itu, aksi ini berlangsung di beberapa daerah dan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa atau pelajar yang menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini