SuaraKaltim.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PKN) periode 2025-2029.
Keputusan Prabowo ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
Dalam perpres tersebut, pembangunan IKN akan dilaksanakan oleh banyak pihak di antaranya Badan Otorita IKN (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta instansi swasta.
Komitmen Presiden Prabowo melanjutkan proyek lanjutan Jokowi ini memang sempat disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
Baca Juga:Dukung SDM IKN, Unesa Gelontorkan Rp 500 Miliar Bangun Kampus di KIPP
Basuki sempat menuturkan bahwa pembangunan kelanjutan IKN ini mendapat penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menginstruksikan agar para kementerian dan jajarannya melakukan efisiensi anggaran.
Aturan efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Alhasil, dengan adanya efisiensi ini, netizen pun meragukan kelanjutan pembangunan IKN ini akan maksimal.
Terlebih soal terbatasnya anggaran negara, juga viralnya isu anggaran untuk pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga:Gedung DPR di IKN Dinilai Boros, Legislator PKB Usul Tetap di Jakarta
"duit dari manaaaa," tutur netizen.
"Katanya investor asing udah ngantri masuk ke IKN, nyatanya pakai APBN, omon2 ndasmu," tulis netizen.
"Ya asal jngan nyiksa rakyat," jelas netizen.
"Katanya GK pake apbn?" tanya netizen.
Anggaran IKN Diblokir
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025.
