Dari sisi komunikasi, Silviana mengingatkan bahwa ketika pernyataan resmi tidak mampu menjawab kekhawatiran masyarakat, hal itu dapat mengikis kredibilitas pihak berwenang.
“Bukan karena niat buruk, tapi karena kesenjangan antara pernyataan resmi dan pengalaman warga yang nyata,” lanjutnya.
Ia menambahkan, persepsi publik menjadi elemen penting dalam komunikasi pemerintahan.
Langkah pengecekan ke SPBU oleh pihak berwenang memang patut diapresiasi sebagai bentuk respons, namun jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang terbuka dan penuh empati, maka kepercayaan masyarakat tetap bisa goyah.
“Bukan cuma sekadar menyampaikan pernyataan resmi, tapi juga membangun kepercayaan lewat keterbukaan data, investigasi independen kalau perlu, dan pelibatan masyarakat dalam proses pencarian solusi,” pungkasnya.
Baca Juga:Larangan Pertamini dan BBM Eceran di Samarinda: Proses Penertiban Terhambat Administrasi
Kontributor: Giovanni Gilbert
