Di antaranya adalah perencanaan SDM, sarana dan prasarana, akses layanan, pengumpulan data dan informasi, serta regulasi yang mendasari pelaksanaan program ini.
Semua ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat penerapan kebijakan ini.
Ojat menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.
Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan pendidikan dasar dan menengah untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), yang jumlahnya masih cukup tinggi, mencapai 4,3 juta anak.
Baca Juga:Janji Pendidikan Gratis Sampai S3, Apakah Gratispol Bisa Terwujud?
Selain itu, Ojat juga mencatat adanya kesenjangan dalam infrastruktur pendidikan, seperti 27.650 satuan pendidikan yang belum terhubung dengan internet dan 3.323 satuan pendidikan yang tidak memiliki akses listrik.
Selain itu, sejumlah kecamatan juga masih kekurangan fasilitas pendidikan, dengan 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs dan 727 kecamatan tanpa SMA/SMK/MA, serta lebih dari 18 ribu desa yang tidak memiliki PAUD.
Ojat juga menyatakan bahwa Program Wajib Belajar 13 Tahun akan dilakukan secara kolaboratif antara pusat dan daerah.
Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mendorong agar regulasi terkait, seperti Inpres mengenai Wajar 13 Tahun, segera diterbitkan sebagai bagian dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025.
Program ini juga akan memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini (PAUD), yang dianggap sebagai fondasi penting dalam sistem pendidikan Indonesia.
Baca Juga:Laporan Ombudsman: 10 SMA/SMK Negeri di Kaltim Langgar Aturan Soal Dana Wisuda
Ojat menekankan bahwa saat ini, Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah, yakni 36%, sementara angka untuk Perguruan Tinggi diperkirakan mencapai 32% pada 2024 dan ditargetkan naik menjadi 39% pada 2029.
Ojat menambahkan, kurikulum pedagogi dan penguatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang.
"PAUD memiliki peran krusial dalam menciptakan keberhasilan pendidikan di jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan untuk guru harus menjadi perhatian utama," ujar Ojat Darojat.
