Janji Pendidikan Gratis Sampai S3, Apakah Gratispol Bisa Terwujud?

SuaraKaltim.id - Sejak diluncurkannya Program Gratispol pada Senin, 21 April 2025—khususnya di sektor pendidikan yang menjanjikan pembiayaan hingga jenjang S3—muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai kemungkinan keberhasilan implementasi program tersebut.

Unggahan peluncuran program di akun Instagram @info_samarinda_ menuai berbagai tanggapan dari warganet.

“Tolong ini semester tua ga bisa daftar, cuma buat Maba doang,” tulis akun @amnnd*****.

“Gratis pasti ada syaratnya,” ujar @mhmmd_.

“Semoga tepat sasaran… soalnya ya tau aja yakan kek sebelum2nya bukan orng yg membutuhkan malah dapatt mana hbis tuh lngsung Hedon lgi wkwk,” komentar @akrbl.

Skema Program Gratispol dari lokal hingga mancanegara. [Ist]

“Gdd dunia ni yg gratis apa lg msalah pendidikan kan udah pernah d bhas, makan siang gratis aja ga merata,.. Kl pun gratis pasti ada ujung2nya. Perbaiki aja sistim pendidikan kt soalnya msh belum merata,” kata @asabhi*****.

Salah satu warga, Agung, turut memberi pandangannya terhadap kebijakan ini. Ia yang memiliki anak sedang menempuh SMA dan bersiap masuk perguruan tinggi berharap ada realisasi konkret dari janji tersebut.

“Kita sebagai warga sudah dijanjikan. Ya, harusnya ada respon atau ada realisasi yang dari pemerintah. Kita mau lihat apakah janjinya itu ditepati, walaupun itu pasti berproses,” ucap Agung pada Selasa, 6 Mei 2025.

Agung menyadari bahwa pelaksanaan janji politik tersebut akan memerlukan waktu dan proses, khususnya dalam periode lima tahun ke depan.

Walau belum bisa terealisasi sepenuhnya, menurutnya manfaat tetap bisa dirasakan jika dijalankan dengan baik.

“Sebenarnya kalau realisasinya dapat meringankan, kalau betul-betul terealisasi. Cuma, yang menjadi masalah anggaran mana yang dia pakai,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah agar pendanaan program ini tidak membebani APBD.

Menurutnya, perlu ada harmonisasi kebijakan antara program pendidikan dengan sumber pendanaannya.

“Misalkan Dinas Pendidikan, kalau Gubernur mau memakai uang pendidikan, ada program pendidikan juga. Nah, jangan kebijakan satu menabrak kebijakan lain dan harus dipikirkan dari mana sumbernya misalkan anggaran di luar APBD seperti penghasilan BUMD,” jelas Agung.

Ketika ditanya soal peluang keberhasilan program, Agung cenderung skeptis bila program hanya berjalan satu periode. Namun ia mengakui, jika program ini berkelanjutan, manfaatnya akan besar bagi masyarakat.