SuaraKaltim.id - Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional kini memasuki babak baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kota Samarinda ditetapkan sebagai daerah pertama yang akan memulai pembangunan fisik sekolah tersebut, menyusul kesiapan lahannya yang lebih unggul dibandingkan empat wilayah lain di provinsi ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai mengahdiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Kamis, 26 Juni 2025.
“Semua sangat bergantung pada kesiapan lahan. Jika memungkinkan, Juli ini sudah bisa mulai berkontrak,” ujar Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Baca Juga:Resmi Kembali ke Kampus A, SMAN 10 Samarinda Siap Cetak Generasi Unggul
Sementara itu, empat usulan lain—yakni dari Pemerintah Provinsi Kaltim serta tiga kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau)—masih dalam proses evaluasi oleh tim pusat.
Lahan-lahan yang diajukan dinilai belum sepenuhnya matang, dan pemerintah daerah diminta segera mengajukan alternatif lokasi yang lebih siap.
“Lahan yang diusulkan sebagian besar masih dalam tahap penilaian. Kami juga diminta untuk mengajukan alternatif lahan yang benar-benar siap dibangun,” tambah Andi.
Menurut Andi, langkah cepat yang diambil Samarinda membuat tim Kementerian Sosial turun langsung meninjau lokasi sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.
Jika tidak ada kendala, kontrak pembangunan diproyeksikan bisa diteken pada Juli 2025.
Baca Juga:Dinas ESDM Kaltim Minta Audit Menyeluruh: Ada Apa di Sekitar Longsor KM 28 Batuah?
Andi juga menjelaskan bahwa jika wilayah lain mampu menyelesaikan persiapan lahannya dalam waktu dua bulan ke depan, mereka masih memiliki peluang untuk memulai pembangunan tahun ini.
Jika tidak, rencana akan dialihkan ke tahun anggaran berikutnya, terutama untuk usulan yang berasal dari tingkat provinsi.
Pemerintah pusat memang mendorong agar setiap tahun ada pembangunan Sekolah Rakyat, dengan prioritas diberikan kepada wilayah yang telah siap secara teknis dan administratif.
Dalam struktur program, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengajuan usulan, sementara pemerintah provinsi bertugas mendukung daerah yang belum mendapatkan kuota.
“Sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Jika lahan sudah matang, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan menjadi lokasi permanen, bukan lagi status rintisan,” jelas Andi.
Untuk mengimbangi percepatan pembangunan, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan rekrutmen tenaga pendidik dan pengasuh.
