Dalam struktur dukungan pencegahan stunting di tingkat desa, Edi juga menyoroti pentingnya sinergi antara kepala desa/lurah dengan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, karang taruna, hingga pengurus RT.
"Posyandu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, sehingga pemda terus mendukung agar fasilitas kesehatan ini terus berkembang, baik dukungan pembangunan fisik, perlengkapan, hingga pembinaan sumber daya manusia," ucapnya.
Dari pendekatan kolaboratif dan intervensi serentak yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, Kukar membuktikan keseriusannya menjadi daerah yang bebas dari stunting, selaras dengan pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di Antara Beton dan Pembangunan, PPU Perjuangkan Sawah Tetap Ada Demi IKN
Baca Juga:Resmi! AuliaRendi Menang Pilkada Kukar, Tunggu Pelantikan dari Kemendagri
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menyiapkan langkah konkret untuk mencegah terus meluasnya alih fungsi lahan pertanian.
Salah satunya dengan menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) guna memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) PPU, Andi Trasodiharto, menyampaikan hal ini saat ditemui di Penajam pada Selasa, 13 Mei 2025.
"Kami akan tingkatkan pengawasan untuk tekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian," ujar Andi, dikutip dari ANTARA, Rabu, 14 Mei 2025.
Berdasarkan data Distan, alih fungsi lahan sawah di PPU cukup signifikan.
Baca Juga:Bupati Terpilih Kukar Janji Profesionalkan Perusda, Bukan Lagi Alat Politik
Setidaknya terdapat 310 hektare lahan di Kecamatan Penajam, 238 hektare di Kecamatan Waru, dan sekitar 400 hektare di Kecamatan Babulu yang telah berubah fungsi.
