Hal itu disampaikan Asli saat berada di Balaikota Samarinda, Senin, 2 Juni 2025, usai konferensi pers terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Iya sekolah rakyat kita berproses terus insyaallah Juli nanti juga akan jalan. Saat ini masih dalam proses persiapan, termasuk seleksi murid oleh Dinas Sosial," ungkap Asli, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 3 Juni 2025.
Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemensos, Samarinda masuk dalam 100 lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia tahun ini.
Meskipun berlangsung di daerah, Asli menegaskan bahwa pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Baca Juga:Rekomendasi Diabaikan, Kebakaran Big Mall Jadi Bukti Kegagalan Manajemen
“Jadi perlu diluruskan, ini bukan sekolah milik Pemkot. Pengelolaan sepenuhnya oleh Kementerian Sosial, termasuk sarana, prasarana, hingga operasionalnya,” tegasnya.
Sekolah Rakyat di Samarinda akan menampung 100 siswa untuk angkatan pertama, terbagi rata di dua jenjang: 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA.
Tak hanya gedung dengan standar layak, para siswa akan menerima fasilitas penunjang belajar berupa laptop, seragam, dan buku pelajaran secara gratis.
Sementara itu, proses rekrutmen tenaga pendidik masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Soal rekrutmen guru dan kepala sekolah belum diumumkan. Semua diatur oleh kementerian terkait, kita hanya mendukung,” jelas Asli.
Baca Juga:Hotel Sekitar Big Mall Samarinda Pastikan Tak Ada Korban dalam Insiden Kebakaran
Menambah semangat kolaborasi antarlembaga, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti dijadwalkan berkunjung ke Samarinda pada 13 Juli 2025.
Ia akan melakukan diskusi bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sekaligus meninjau langsung kesiapan pelaksanaan awal program Sekolah Rakyat.
"Pak Mendikdasmen juga akan berkunjung nanti tanggal 13 ke Samarinda mungkin ada diskusi, komunikasi atau yang akan disampaikan dengan Pak Walikota ya seperti itu," tuturnya.
Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencari lokasi pengganti pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Program strategis nasional ini awalnya direncanakan berlangsung di gedung milik Yayasan Kampus Melati, namun batal digunakan karena lokasi tersebut kini kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai keputusan bersama antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemprov.
