SuaraKaltim.id - Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata sebagai strategi utama yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa skema pengembangan desa wisata kini diarahkan menjadi program unggulan dengan penekanan pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
Hal itu dia sampaikan saat dalam diskusi “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi” di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025.
“Misalnya kabupaten/kota berperan memperkuat desa wisata dari tahap rintisan menuju berkembang, sementara provinsi mendukung dari berkembang ke maju. Untuk tingkat mandiri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemenparekraf,” jelasnya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga:100 Hari Rudy Masud Dikritik Mahasiswa, Seno Aji Pilih Jalan Dialog
Ririn mengungkapkan, dari 112 desa wisata yang telah terdata di Kaltim, pemerintah provinsi tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mempertegas kerangka kerja kolaboratif tersebut.
Regulasi ini nantinya juga akan disosialisasikan ke publik melalui berbagai kanal, termasuk media massa.
Ia juga menyoroti bahwa Kaltim memiliki modal kuat untuk mendukung target nasional 6.000 desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), baik dari kekayaan alam, budaya, hingga potensi ekowisata.
“Misalnya Desa Budaya Pampang yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata budaya. Potensinya tidak hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan promosi, Dispar Kaltim menggandeng berbagai pihak mulai dari media, influencer, hingga penyedia layanan informasi digital.
Baca Juga:Pendidikan Gratis, Umrah Gratis, tapi Masih Wacana: Mahasiswa Kasih Rapor Merah ke Rudy Masud
Menurut Ririn, strategi promosi yang adaptif menjadi kunci agar desa wisata tetap kompetitif.
“Kita punya destinasi ekowisata unggulan, tapi juga banyak destinasi buatan yang tetap ramai dan kompetitif. Promosi yang luas dan terstruktur sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Tanpa Agenda Pemerintah, Hotel Kaltim Kehilangan Nafas
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberi dampak langsung terhadap industri perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sektor yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mendukung promosi pariwisata daerah kini mengalami perlambatan signifikan.
Dampaknya terasa mulai dari menurunnya okupansi kamar hingga terganggunya keberlangsungan operasional hotel.
Tidak hanya pengusaha, wisatawan pun mulai merasakan imbasnya dalam bentuk pengurangan fasilitas hingga fluktuasi harga.
“Dampak nyata dari efisiensi anggaran akan adanya gelombang PHK yang sangat besar. Contohnya Bali sebagai kota wisata saja, sudah banyak sekali mem-PHK karyawan,” ucap Armunanto, Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tingkat hunian hotel berbintang di wilayah ini pada Maret 2025 hanya mencapai 36,43 persen.
Angka ini anjlok 16,35 poin dibandingkan bulan sebelumnya dan 17,06 poin lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.
Hotel non-bintang pun tak luput dari tekanan. Tingkat okupansinya hanya menyentuh 21,85 persen, menurun dari bulan sebelumnya maupun dari catatan tahun lalu.
Armunanto menambahkan, di Samarinda sendiri penurunan okupansi bisa mencapai 30 persen.
Hal ini tentu mengganggu ritme bisnis yang selama ini bergantung pada agenda-agenda pemerintah.
“Samarinda saja itu menurun drastis sampai 30 persen, yang tadinya okupansi kita bisa sampai 80 bahkan 90 persen. Sekarang, kalau berkurang drastis, kita mau bayar gaji karyawan atau mau bayar operasional hotel, itu tidak bisa kurang,” tegasnya.
Kondisi ini diperparah dengan absennya agenda rapat dan event pemerintah yang biasanya menyumbang lebih dari separuh pendapatan hotel.
“Sedangkan kita tahu, di event MICE atau event-event dari pemerintah itu mengakomodir 50 sampai 70 persen. Jadi sangat signifikan kalau event tersebut ditiadakan dan itu sangat berdampak dengan kekuatan pendanaan dari setiap hotel, untuk rutinitas membiayai operasionalnya,” lanjutnya.
Sementara itu, dari sisi lama menginap, tidak banyak perubahan yang terjadi.
Rata-rata tamu hotel berbintang menginap 1,45 hari, dengan wisatawan mancanegara bertahan sedikit lebih lama di 2,11 hari. Wisatawan domestik rata-rata menginap 1,44 hari.
Namun jumlah perjalanan wisata pun menunjukkan penurunan. Wisatawan nusantara (Wisnus) hanya mencatat 1.119.378 perjalanan pada Maret 2025, turun 8,33 persen dari bulan sebelumnya.
Wisatawan mancanegara (Wisman) bahkan mengalami penurunan lebih tajam, sebesar 41,37 persen dari Februari.
Di tengah situasi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mendorong pelaku industri agar memperkuat strategi adaptasi dan inovasi.
“Strategi bertahan harus mencakup diversifikasi pasar, peningkatan promosi digital, bekerjasama dengan komunitas lokal, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional. Namun di balik tantangan ini, ada peluang untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Sebagai bentuk respons konkret, Dinas Pariwisata menginisiasi forum diskusi bertajuk Bincang-Bincang Pariwisata 2025 dengan tema “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi.”
Acara ini digelar di 29 Coffee and Eatery, Rabu, 4 Juni 2025, untuk menjaring solusi dan kolaborasi antarpihak guna menyelamatkan industri perhotelan dan pariwisata Kaltim dari tekanan ekonomi.
