SuaraKaltim.id - Aliansi Gabungan Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) menyuarakan kritik keras terhadap 100 hari kerja pemerintahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025.
Di tengah sorotan terhadap berbagai janji kampanye yang dinilai belum terealisasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji merespons dengan pendekatan terbuka dan mengajak mahasiswa berdiskusi langsung.
Seno menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menghargai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius.
Mengenai isu tambang ilegal yang menjadi sorotan publik, Seno memastikan bahwa penanganan akan dilakukan sesuai dengan regulasi.
Baca Juga:Gratispol untuk Guru di Kaltim, Pengamat: Jangan Asal Sekolah S2
Ia juga menyinggung urgensi peningkatan kontribusi sosial perusahaan tambang di Kaltim.
"Gubernur Rudy Mas'ud telah menyurati dan menemui seluruh perusahaan tambang untuk menaikkan CSR menjadi Rp2.000 per ton. Jika ini terealisasi, kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun," jelas Seno Aji, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Anggaran tambahan dari peningkatan CSR, lanjut Seno, akan digunakan untuk membenahi sektor pendidikan serta memberi insentif kepada guru dan dosen.
Di sisi lain, tuntutan mahasiswa soal minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi perhatian. Seno mengakui bahwa RTH di Samarinda baru mencapai tujuh persen dan hal itu perlu segera dibenahi.
"Kami terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbesar RTH dan membantu mengurangi potensi banjir di masa mendatang," ujarnya.
Baca Juga:Internet Gratis Jadi Penopang Digitalisasi Koperasi Merah Putih di Kaltim
Terkait perlindungan masyarakat adat, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim memberi perhatian besar terhadap hak-hak mereka.
Ia mencontohkan penghargaan Kalpataru untuk komunitas adat di Paser sebagai komitmen konkret.
"Kami akan melindungi masyarakat adat di seluruh Kaltim agar mereka dapat hidup sejahtera di daerahnya masing-masing," kata Seno Aji.
Ia juga menyoroti kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara Kate yang tengah diproses di tingkat pusat.
"Kami terus mengawal proses investigasi ini agar segera menuntaskan siapa yang bersalah di Muara Kate dan mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.
Menutup dialog dengan mahasiswa, Seno menyampaikan harapan agar semua pihak tetap fokus pada kerja-kerja positif untuk kemajuan daerah.
