SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempercepat upaya membuka akses pendidikan untuk keluarga tidak mampu melalui rintisan program Sekolah Rakyat.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan, yang kini mulai menunjukkan progres konkret.
Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat berada di kantornya, Samarinda, Selasa, 3 Juni 2025.
Dalam waktu dekat, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim dijadwalkan bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo guna menindaklanjuti realisasi program yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
Baca Juga:Sekolah di Muara Wahau Dipantau, Kaltim Pastikan Layanan Pendidikan Layak
“Perihal ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” kata Andi, disadur dari ANTARA, Rabu, 4 Juni 2025.
Hingga kini, terdapat lima lokasi yang diajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, mencakup satu lokasi usulan provinsi dan empat dari kabupaten/kota: Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.
Semua titik itu telah mendapat tinjauan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui satuan kerja strategis daerah.
“Semua usulan lokasi ini telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui satuan kerja strategis daerah untuk memastikan kesiapan lahan,” ujarnya.
Dari hasil tinjauan, Samarinda dinilai sebagai lokasi paling siap, terutama di kawasan Palaran.
Baca Juga:Guru Kaltim Didorong Kuliah S2, Biayanya Ditanggung Pemprov
Opsi ini memungkinkan pembangunan Sekolah Rakyat masuk dalam tahap kedua dan dimulai pada bulan ini, dengan target rampung pada Juni 2026.
“Dengan demikian proses belajar-mengajar bisa dimulai pada Juli 2026,” kata Andi.
Sementara itu, lokasi usulan dari Pemprov di Bukit Biru, Tenggarong, masih perlu pekerjaan pematangan lahan karena kondisi tanah yang tidak merata.
Proses ini diprediksi baru selesai pada akhir tahun, sehingga pembangunannya baru bisa dilakukan tahun depan.
“Oleh karena itu pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut kemungkinan baru bisa dialokasikan pada tahun depan,”
ucap Andi.
Untuk mengakselerasi program ini, Pemprov Kaltim berinisiatif menjalankan program rintisan sebagai solusi sementara sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.
