SuaraKaltim.id - Sebagai salah satu kota yang strategis di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mendorong transformasi ekonominya dengan menitikberatkan pada sektor-sektor non-tambang.
Posisi Balikpapan yang dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang untuk membangun ekonomi daerah yang berdaya tahan dan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rabu, 11 Juni 2025.
“Balikpapan bukan kota penghasil tambang, jadi kita harus menggali potensi PAD dari sektor lain yang lebih sesuai dengan karakter kota, terutama sebagai penyangga IKN,” kata Bagus, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:Balikpapan Gencarkan Gotong Royong Lawan Covid-19 dan Cuaca Ekstrem
Salah satu fokus pengembangan diarahkan pada sektor jasa, khususnya industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta pariwisata dan olahraga.
Menurut Bagus, sektor ini memiliki daya dorong besar terhadap perputaran ekonomi daerah, apalagi Balikpapan telah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.
“Kami ingin memperkuat Balikpapan sebagai kota jasa dan perdagangan. Ke depan sektor-sektor ini akan menjadi tulang punggung PAD, bukan sektor pertambangan seperti daerah lainnya di Kaltim,” ujarnya.
Selain MICE, Pemkot Balikpapan juga melihat potensi dari pajak reklame, hiburan, dan penyelenggaraan event publik yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, Bagus menegaskan bahwa pendekatan ini harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:IKN: Ibu Kota Ramah Lingkungan yang Memikat Hati Bank Dunia
“Kita tetap menjaga keseimbangan, peningkatan PAD harus tetap berpihak pada masyarakat, karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.
Bagus menjelaskan, selama ini sumber utama pendapatan daerah berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta kontribusi dari sektor sumber daya alam.
Namun, untuk memperkuat otonomi fiskal daerah, Pemkot Balikpapan berupaya memperbesar porsi PAD.
“Kalau PAD kita kuat, maka ketergantungan kita terhadap DBH bisa dikurangi,” sebutnya.
Dalam kerangka ini, sejumlah insentif tengah disiapkan untuk pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban pajak.
Namun, regulasi tetap menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan fiskal yang akan diterapkan.
“Peraturan daerah boleh mengatur retribusi dan pajak daerah, tapi harus sesuai dengan Permendagri. Kami tidak bisa asal menaikkan atau memberi sanksi yang tidak proporsional,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot dan DPRD Balikpapan sedang membahas Raperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 terkait pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini diambil untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan situasi terkini.
“Kami akan evaluasi beberapa potensi pajak seperti kantong parkir dan fasilitas umum lainnya. Tapi intinya, semua kebijakan tetap pro rakyat dan taat hukum,” pungkas Bagus.
Bukan Hanya Penonton, PPU Proaktif Gaet Investor Jelang Kebangkitan IKN
Mendekatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang strategis bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk tampil sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Melihat potensi itu, Pemerintah Kabupaten PPU kini aktif menjajaki kerja sama investasi dengan sejumlah negara.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, saat ditanya soal prospek pengembangan investasi di wilayahnya, Selasa, 10 Juni 2025.
"Kami tawarkan peluang investasi kepada beberapa negara asing," ujar Abdul, disadur dari ANTARA, Rabu, 11 Juni 2025.
Letak geografis PPU yang langsung berbatasan dengan kawasan IKN menjadikannya lokasi yang sangat menjanjikan bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Waris menyebutkan bahwa daerahnya memiliki berbagai sektor unggulan yang siap dikembangkan.
"Kami tawarkan potensi investasi yang akan berkembang ke depan tidak hanya investor dalam negeri, tapi juga kepada perwakilan negara Kanada, Turki dan Afrika Selatan," tambahnya.
Berbagai sektor menjadi sorotan dalam penawaran investasi tersebut.
Di bidang pertanian dan perkebunan, PPU memiliki komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, karet, dan hortikultura, dengan dukungan lahan baku sawah seluas 7.508 hektare.
Sektor kelautan dan perikanan pun tak kalah menjanjikan, mengingat hasil laut yang melimpah dan prospek pengembangan industri pengolahan yang masih terbuka lebar.
Sementara di sektor pariwisata, PPU mengandalkan kawasan ekowisata seluas 2.398 hektare yang tersebar di empat kecamatan.
Keasrian dan potensi alam yang terjaga menjadi daya tarik utama.
Tak hanya itu, sektor industri pun terus didorong, dengan kawasan seluas 8.650 hektare yang 5.942 hektarenya telah siap pakai dan didukung fasilitas pelabuhan Buluminung.
"Dari kawasan industri itu 5.942 hektare lahan siap pakai didukung dengan pelabuhan bongkar muat Buluminung," jelas Waris.
Aksesibilitas kawasan ini juga semakin baik dengan keberadaan jalan tol Balikpapan-Samarinda serta rencana operasional Bandara Nusantara.
PPU pun mulai mengarahkan fokus ke sektor energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa sebagai bagian dari penguatan ekosistem industrinya.
Tak hanya berbicara soal bisnis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU juga membangun kemitraan strategis jangka panjang yang menyentuh bidang sumber daya manusia dan pendidikan.
Kerja sama ini disampaikan dalam forum Business Cooperation di Jakarta, yang turut dihadiri perwakilan dari beberapa negara.
Penjajakan ini bakal ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung dari perwakilan negara asing ke wilayah PPU guna melihat secara konkret potensi dan kesiapan infrastruktur investasi yang ditawarkan.
