SuaraKaltim.id - Menatap masa depan sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), terus mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mempererat kerja sama pendidikan dengan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung.
Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, Rabu, 11 Juni 2025.
“Penguatan kerja sama dengan Unpar telah ditandatangani pada 9 Juni 2025, terkait pendidikan pegawai,” kata Mudyat, disadur dari ANTARA, Kamis, 12 Juni 2025.
Baca Juga:Bukan Hanya Penonton, PPU Proaktif Gaet Investor Jelang Kebangkitan IKN
Kesepakatan ini membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab PPU untuk melanjutkan studi pascasarjana (S2) dengan lebih terjangkau.
Unpar memberikan potongan uang kuliah tunggal (UKT) sebesar 20 persen.
“PNS atau aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK yang akan lanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Unpar dapat potongan UKT 20 persen,” jelas Mudyat.
Tak hanya itu, Pemkab PPU juga menyediakan beasiswa kuliah selama delapan semester bagi para pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan.
Kombinasi potongan biaya kuliah dari Unpar dan dukungan finansial dari pemerintah diharapkan mendorong lebih banyak pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya.
Baca Juga:Bukan Hanya Fisik, Mental Pelajar IKN Dibangun Sejak Dini di PPU
“Jadi, selain pemerintah kabupaten menyediakan beasiswa untuk pegawai, Unpar juga berikan potongan UKT 20 persen,” tambahnya.
Bupati menegaskan, kesempatan ini mesti dimanfaatkan secara optimal oleh para ASN dan PPPK demi meningkatkan daya saing lokal, khususnya menjelang operasional penuh IKN di Kecamatan Sepaku.
“Kesempatan itu harus dimanfaatkan, karena pemerintah kabupaten sediakan beasiswa selama delapan semester,” katanya.
Tak hanya untuk kalangan pegawai, beasiswa kuliah delapan semester juga dibuka bagi masyarakat umum.
Pemerintah kabupaten bekerja sama tidak hanya dengan Unpar, tapi juga dengan Universitas Gunadarma, Depok, yang saat ini telah membuka kampus cabangnya di wilayah Penajam.
Unpar membangun kampus di Jalan Pipa Pertamina Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah, sementara Universitas Gunadarma membangun kampus cabang di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam.
Kedua kampus itu kini sudah menerima mahasiswa dari PPU dan sekitarnya.
Menurut Mudyat, keberadaan perguruan tinggi ini akan memudahkan akses pendidikan tinggi dan memperluas jangkauan pengembangan ilmu pengetahuan di daerah.
“Kehadiran dua kampus perguruan tinggi tersebut penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas SDM lokal, dan diharapkan semakin banyak warga yang mengakses perguruan tinggi tanpa harus ke luar daerah,” pungkasnya.
Percepat Adaptasi Menuju IKN, Balikpapan Aktifkan Pendataan Digital di 34 Kelurahan
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mengakselerasi transformasi digital dalam pendataan wilayah melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
Kali ini, program tersebut kembali digulirkan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, pada Rabu, 11 Juni 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang hadir dalam pencanangan, menilai momentum ini penting untuk mengoptimalkan teknologi yang kini telah tersedia di tiap instansi.
“Kita sudah punya perangkat, kita punya telpon pintar, dan masing-masing instansi juga sudah punya aplikasi. Jadi sudah saatnya kita manfaatkan untuk memperkuat monografi wilayah,” kata Bagus, disadur dari ANTARA, Kamis, 12 Juni 2025.
Program Desa Cantik, yang sudah diperkenalkan sejak 2021, kini memasuki pencanangan keempat kalinya.
Menurut Bagus, pendekatan pendataan kini tak bisa lagi hanya bergantung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Badan Pusat Statistik (BPS) saja.
Ia mendorong pelibatan aktif dari seluruh kelurahan bagi daerah yang masuk dalam penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
“Tak perlu nunggu pencanangan lagi. Kami akan buat edaran supaya 34 kelurahan di Balikpapan bisa mulai bergerak.
Pendataan itu sudah mutlak, termasuk data jumlah penduduk, balita, generasi Z, milenial, bahkan sampai profesi,” ujarnya.
Lebih jauh, Bagus menyoroti pentingnya data kesehatan masyarakat untuk menunjang penanganan yang cepat dan tepat terhadap isu-isu seperti stunting, DBD, maupun TBC.
Dengan data yang akurat dan real-time, kelurahan bisa lebih cepat mengambil langkah.
“Kalau datanya kuat, lurah bisa langsung tahu berapa kasus stunting, berapa yang kena Demam Berdarah Deangue (DBD) di wilayahnya. Jadi kita tidak perlu tunggu laporan-laporan pusat,” tambahnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada BPS, yang sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program ini.
Menurutnya, keberadaan data lokal yang terstruktur dapat menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan publik.
“Semuanya bisa kita data, dan itu jadi dasar kebijakan kita ke depan,” katanya.
Bagus juga menyatakan, Pemkot akan memperkuat pelaksanaan program ini dengan membentuk satuan tugas dan sistem pengawasan, lengkap dengan penunjukan penanggung jawab (PIC) di masing-masing kelurahan.
“Saya sudah bicara dengan Asisten I dan Kadis Kominfo, kita akan bentuk sistem pengawasan agar pelaksanaan input dan penyimpanan data ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
