SuaraKaltim.id - Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu langkah yang ditekankan adalah optimalisasi peran satuan petugas (satgas) pemantau titik panas sebagai sistem deteksi dini.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro, Senin, 16 Juni 2025.
“Kami punya satgas yang rutin memantau titik-titik panas sebagai langkah mitigasi karhutla,” ujar Kuncoro, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:Jaga Sawah, Jaga Ketahanan Pangan IKN: Pemkab PPU Siapkan Regulasi Cegah Alih Fungsi
Meski beberapa tahun terakhir kasus karhutla di wilayah PPU relatif menurun, kewaspadaan tetap dijaga ketat—khususnya di kawasan lahan gambut yang dinilai sangat rentan.
Menurut Sukadi, lahan gambut memiliki karakteristik unik. Jika terbakar, apinya bisa menjalar melalui lapisan bawah tanah yang dipenuhi biomassa kering.
Karena itu, daerah-daerah yang memiliki konsentrasi lahan gambut tinggi, seperti Kelurahan Petung, Nenang, hingga Desa Giripurwa, menjadi fokus pengawasan.
“Luas lahan gambut yang ada sekitar 1.400 hektare, umumnya berada di kawasan pesisir, terutama di Kecamatan Penajam,” jelasnya.
Dalam dua tahun terakhir (2023–2024), tercatat ada 90 kasus karhutla di PPU dengan luas lahan terdampak mencapai 208,35 hektare.
Baca Juga:IKN Butuh Air Bersih, PPU Targetkan 60 Persen Cakupan Layanan dalam 5Tahun
Untuk menghadapi potensi meningkatnya suhu dan kondisi kering ekstrem yang diprediksi terjadi mulai akhir Juni hingga Agustus 2025 oleh BMKG, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyiagakan personel dan perlengkapan pemadaman 24 jam penuh.
Tak hanya mengandalkan kesiapan teknis, edukasi masyarakat juga kembali digalakkan untuk daerah yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah mengingatkan agar tidak membuka atau mengelola lahan dengan metode pembakaran.
“Kondisi panas terik yang terjadi saat musim kemarau membuat rerumputan kering di lahan, sehingga menjadi mudah merambatkan api,” imbuh Sukadi.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan wilayah dari bencana karhutla, sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
Minim Irigasi di PPU, Tantangan Pangan di Halaman Depan IKN
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan serius dalam sektor pertanian menjelang musim kemarau tahun ini.
Minimnya infrastruktur irigasi memaksa petani untuk bergerak cepat mengolah lahan dan menanam padi lebih awal, terutama pada musim tanam gadu atau musim tanam kedua.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU, Gunawa, Senin, 16 Juni 2025.
"Musim gadu hadapi kemarau, kami minta petani percepat garap lahan tanam padi," ujar Gunawan disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Ketergantungan penuh pada tadah hujan membuat sistem pertanian di wilayah ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca.
Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi kemarau di Kalimantan Timur (Kaltim) akan berlangsung dari akhir Juni hingga Agustus 2025.
Menurut Gunawan, jika penggarapan lahan tertunda, risiko gagal tanam akan meningkat karena tidak ada pasokan air yang cukup saat kemarau melanda.
“Belum punya infrastruktur sumber air irigasi seperti bendung atau bendungan,” tambahnya.
Dinas Pertanian menargetkan lahan sawah seluas 7.508 hektare dapat ditanami padi pada musim tanam kedua ini.
Namun hingga pekan kedua Juni, baru sekitar 6.105 hektare yang sudah digarap.
Artinya, masih ada sekitar 1.700 hektare lahan yang perlu dikejar dalam waktu dekat.
Musim tanam gadu di PPU berlangsung sejak Mei hingga Juli.
Jika percepatan pengolahan lahan berhasil, diharapkan produksi padi tetap stabil, melanjutkan capaian musim tanam pertama yang menghasilkan 24.500 ton gabah kering panen (GKP) dari 7.805 hektare lahan.
Meski rata-rata produktivitas masih berkisar 3,62 ton per hektare, beberapa petani telah menunjukkan peningkatan dengan hasil panen hingga enam ton per hektare.
Sebagian hasil panen tersebut juga telah diserap Bulog, yakni sebanyak 5.300 ton GKP, kata Gunawan.
