-
Pemprov Kaltim mengajak ASN dan PPPK meninggalkan plastik sekali pakai dengan membiasakan penggunaan tumbler sebagai langkah konkret pengurangan sampah plastik di lingkungan kerja.
-
Gerakan ini digaungkan Gubernur Rudy Mas'ud pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus sebagai edukasi bahaya mikroplastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
-
Langkah sederhana ini diharapkan menjadi gaya hidup berkelanjutan di birokrasi, memicu perubahan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan menginspirasi masyarakat luas.
SuaraKaltim.id - Perubahan menuju lingkungan kerja yang lebih hijau mulai digerakkan dari hal kecil namun berdampak besar: meninggalkan plastik sekali pakai.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud—yang akrab disapa Harum—menginisiasi gerakan penggunaan tumbler di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK sebagai bagian dari upaya konkret mengurangi sampah plastik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Ajakan ini dilontarkan Gubernur Harum saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang turut dirangkai dengan penganugerahan PROPER, ADIWIYATA, dan KALPATARU tingkat Provinsi, Senin, 23 Juni 2025.
Ia menggarisbawahi pentingnya mengubah kebiasaan di ruang kerja untuk menciptakan dampak positif bagi kelestarian bumi.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis: UKT Mahasiswa Unmul Direfund Penuh
“Jika memungkinkan, kantor-kantor pemerintahan termasuk DPRD Kaltim bisa mulai menghindari penggunaan plastik. Lebih baik menggunakan tumbler sebagai wadah minum,” ujar Harum, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 24 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa ancaman dari sampah plastik bukan hanya soal volume, tapi juga dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kesehatan.
Sampah plastik yang tidak terurai sempurna akan berubah menjadi partikel mikroplastik yang membawa berbagai risiko.
“Jika masuk ke tubuh manusia, mikroplastik ini bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang sangat berbahaya,” jelasnya.
Menurut Gubernur Harum, membiasakan diri membawa tumbler bukan hanya bentuk pengurangan limbah, tapi juga simbol komitmen ASN dalam membangun budaya kerja berkelanjutan.
Baca Juga:HKG PKK ke-53, Pemprov Kaltim Bagikan 1.000 Kacamata Gratis
Langkah sederhana ini diharapkan menular ke berbagai sektor pemerintahan dan menginspirasi publik luas untuk ikut serta.
Gubernur yang juga aktif mendorong inisiatif hijau ini percaya bahwa perubahan gaya hidup di lingkungan birokrasi akan memberi efek domino terhadap kebijakan yang lebih ramah lingkungan.
Guru Masih Honorer, Kaltim Dorong Formasi P3K Tambahan untuk Wilayah Terpencil
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji angkat bicara mengenai keterbatasan tenaga pendidik di Kaltim, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Pihaknya juga mengupayakan soal insentif khusus, bagi para guru yang ingin mengabdi di daerah tersebut.
Seno Aji menyebut bahwa memang saat ini masih banyak guru yang belum masuk dalam formasi P3K dan masih berstatus honorer.
"Kami sudah mengirimkan surat kepada MenPAN-RB agar dibuka gelombang berikutnya untuk penerimaan P3K. Ini kesempatan yang baik bagi para guru yang masih memiliki status honorer," jelasnya pada Senin (23/06/2025) di Kantor DPRD Kaltim, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Saat ini, pihaknya masih menggaji para guru tersebut melalui dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan).
Mereka ditempatkan di wilayah-wilayah 3T agar dapat membantu mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
"Soal insentif dari Pemprov, kami sedang mendiskusikan bentuknya, apakah nanti berupa TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil," tegasnya.
Seno menambahkan, ada beberapa wilayah yang memang sangat membutuhkan tenaga pengajar di Kaltim, seperti Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mahakam Ulu (Mahulu), hingga Kutai Barat (Kubar).
Wilayah-wilayah tersebut nantinya akan menjadi prioritas penempatan guru di wilayah 3T.
"Memang banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota, dan ini menjadi perhatian kami. Kami sedang mencari solusi, termasuk kemungkinan memberikan insentif khusus bagi guru yang ditempatkan di wilayah 3T," bebernya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar para pengajar yang bertugas di wilayah 3T senantiasa menunjukkan dedikasi, semangat, dan ketulusan dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan.
Seno juga mengakui tantangan besar yang dihadapi para guru di daerah-daerah terpencil, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga akses yang sulit.
"Pemprov Kaltim akan terus berupaya memberikan dukungan dan kebutuhan para guru di wilayah 3T, agar mereka tetap termotivasi dan merasa dihargai atas pengabdian mereka," tuturnya. (NAD/ADV/Diskominfo)
